Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA โ€“ TIMOR LESTE DALAM PERPSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Randy Yusuf Taebenu; Yohanes Arman
JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 3 No. 4 (2024): NOVEMBER
Publisher : INTELIGENSIA MEDIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the 2017 Annual Press Statement of the Minister of Foreign Affairs, Minister of Foreign Affairs (Menlu) Retno LP Marsudi stated that Indonesia will accelerate the settlement of negotiations on Indonesia's territorial border issues with several neighboring countries, one of which is Timor Leste. Minister of Foreign Affairs Retno also emphasized that the settlement of Indonesia's border with Timor Leste will be carried out peacefully, without the threat of violence, and with full respect for international law. This article seeks to understand the border dispute between Indonesia and Timor Leste from the perspective of international relations. There are three strategies that can be taken by Indonesia in order to resolve this dispute, namely military confrontation, the use of formal institutions such as international organizations and the use of informal institutions, namely norms, beliefs, ideas and values. This article argues that to resolve the Noel Besi/Citrana and Bijael Sunan/Oben disputes, it is not enough to rely on international treaties/agreements alone, Indonesia needs to place more emphasis on the importance of understanding the norms, beliefs, ideas and values โ€‹โ€‹of indigenous peoples living in the disputed area. Certainly the combination of strategies for utilizing formal and informal institutions can accelerate the resolution of the Noel Besi/Citrana and Bijael Sunan/Oben disputes.
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang) Randy Yusuf Taebenu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2753

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan sosial serius yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara di Kepolisian Resor Kupang. Data diolah melalui tahapan editing, coding, dan tabulasi, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kupang telah menerapkan mekanisme Restorative Justice sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Dari tahun 2022 hingga 2025 terdapat 35 kasus KDRT, di mana 20 kasus diselesaikan melalui mekanisme tersebut dan 15 kasus tidak dapat diselesaikan karena korban menolak berdamai, kurangnya kepercayaan, luka berat, tekanan keluarga, atau rasa tidak aman. Kesimpulannya, penerapan Restorative Justice pada kasus KDRT di Kepolisian Resor Kupang telah memenuhi syarat yang ditetapkan, namun masih terdapat hambatan dari faktor penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.