Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Lingga Parama Liofa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Lingga Parama Liofa; Dewanto, Wisnu Aryo
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 02 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v26i02.6023

Abstract

Mining is a business that operates in the exploitation of natural resources, so the potential for natural damage is something that must be faced and addressed wisely. The Law on Environmental Protection and Management has made it mandatory for every person who pollutes the environment to restore environmental functions, one of which is restoration. In summary, restoration is an effort to restore environmental functions in the form of restoring the environment to its original condition. However, the Law on Mineral and Coal Mining stipulates that if the IUP or IUPK holder uses mining services, the responsibility for mining business activities remains borne by the IUP or IUPK holder. This results in a conflict of laws, resulting in a legal vacuum that requires mining service providers to carry out restoration as an action to restore environmental functions. Based on this, this research aims to analyze whether mining service providers whose services are used by mineral and coal mining can be required to carry out restoration as a form of responsibility for restoring environmental functions. The results of this research show that the imposition of mining responsibilities on IUP or IUPK holders also has an impact on the absence of obligations on mining service providers to carry out restoration.
Kartel Bidang Usaha Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Lingga Parama Liofa; Wisnu Aryo Dewanto
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 3 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2024.21.3.1182-1199

Abstract

Cartels are dangerous because business actors act monopolistically to determine very high price levels. One business sector that is prone to cartels is the fuel oil business (hereinafter referred to as fuel). This vulnerability is caused by the government only setting a formula for calculating the retail price of non-subsidized fuel oil. The problem is that fuel can be categorized as an item that can be excluded from monopoly action. This research aims to conduct an analysis of policies that give the market freedom to determine prices through a formula for calculating the retail price of non-subsidized fuel which could trigger cartel action. This research is important because business actors can carry out anti-competitive behavior but hide behind the privileges granted by law. The research uses normative juridical research methods. The results of this research show that there is a legal vacuum that regulates the limits of cartel actions that can be excluded in the context of businesses related to the livelihoods of many people. Therefore, it is best to determine the price of non-subsidized fuel as the responsibility of the government, namely by appointing an authorized institution. Competition will continue to arise when business actors can provide the best service so that consumers can choose the safest and most comfortable place to fill up with fuel. Keyword: Non-Subsidized Fuel; Cartels; Unfair Business Competition ABSTRAK: Kartel menjadi hal yang membahayakan karena para pelaku usaha bertindak monopolis untuk menentukan tingkat harga yang sangat tinggi. Salah satu sektor bisnis yang rawan terjadi kartel yakni dalam bisnis bahan bakar minyak (selanjutnya di sebut bbm). Kerawanan tersebut disebabkan karena pemerintah hanya sebatas menetapkan formula perhitungan harga eceran bahan bakar minyak non subsidi. Hal yang menjadi permasalahan yakni bbm dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dikecualikan dalam tindakan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang memberikan kebebasan kepada pasar untuk menentukan harga melalui formula perhitungan harga eceran bbm non subsidi yang dapat memicu adanya tindakan kartel. Penelitian ini menjadi penting karena para pelaku usaha dapat melakukan perilaku anti persaingan namun berlindung dibalik previlege yang diberikan oleh undang undang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum yang mengatur tentang batasan tindakan kartel yang dapat dikecualikan dalam konteks usaha yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sebaiknya penentuan harga bbm non subsidi menjadi tanggungjawab pemerintah yakni dengan menunjuk lembaga yang berwenang. Persaingan akan tetap muncul ketika para pelaku usaha dapat memberikan pelayanan terbaik sehingga konsumen dapat memilih tempat mengisi bbm yang paling aman dan nyaman. Keyword: Bahan Bakar Non Subsidi; Kartel; Persaingan Usaha Tidak Sehat
Co-Authors Wisnu Aryo Dewanto