<![CDATA[The mushrooming digital transactions of both tangible and intangible goods and services in Indonesia, such as film streaming, music streaming, web hosting, software, etc, are subject to Value Added Tax irrespective of the origin of the goods and/or services. As such, digital goods and/or services transactions, many of which are provided by foreign companies, are subject to e-commerce VAT, as stipulated in PMK No. 60/PMK.03/2020. This research is conducted to understand the challenges, forms, effectiveness, and efficiency of the supervision conducted by the DJP (Tax Directorate General) in implementing VAT for digital goods and/or services (PPN BKPTB and/or JKP) from overseas countries through qualitative approach, in which the data are collected from literature review and in-depth interviews. The research findings reveal that the primary challenge in supervising VAT on e-commerce transactions is the requirement to appoint tax collectors for businesses outside Indonesia's jurisdiction. Supervision is carried out by the Account Representative of the Public Accounting Firm of Badora by ensuring business activation of e-commerce portal accounts, adherence to formal and material compliance, and the imposition of sanctions. The supervision supported by systems and in coordination with statistical ministries/agencies is considered effective and efficient for achieving its goals with minimal time, cost, and resource input. Abstract Transaksi jual beli barang, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan jasa saat ini banyak dilakukan secara digital. Transaksi barang dan jasa digital yang sedang marak di Indonesia adalah penggunaan platform film streaming, music streaming, web hosting, software, dan sebagainya. Konsumsi barang dan/atau jasa di Indonesia merupakan objek yang terutang PPN tanpa melihat asal datangnya barang dan/atau jasa tersebut. Transaksi barang digital dan/atau jasa yang terjadi dikenakan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik seperti yang tertulis dalam PMK No. 60/PMK.03/2020. Perusahaan pemilik platform-platform tersebut banyak berasal dari luar negeri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tantangan, bentuk, serta efektivitas dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh DJP dalam pengenaan PPN BKPTB dan/atau JKP dari luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa tantangan utama pengawasan PPN PMSE adalah eksistensi pelaku usaha diluar yurisdiksi Indonesia maka pemungutan dilakukan dengan menunjuk pemungut. Pengawasan dilakukan dengan AR KPP Badora memastikan pelaku usaha mengaktivasi akun portal PMSE; memastikan kepatuhan formal dan material; serta pemberlakuan sanksi atas pelanggaran kepatuhan. Pengawasan yang dilakukan didukung dengan sistem serta koordinasi dengan kementerian/lembaga dalam bidang statistik. Pengawasan yang dilakukan dinilai efektif dan efisien karena dapat memperoleh hasil sesuai tujuan dengan input waktu, biaya, dan sumber daya yang hemat.]]>
