<![CDATA[This research aims to measure the effect of budget planning and implementation using the variables of Budget Implementation Statement (DIPA) revision, deviation on page III of DIPA, and bill settlement timeliness on the budget absorption quality of the work unit (sicker) of State Treasury Service Office (KPPN) of Samarinda, based on Goal Setting Theory and Stewardship Theory. DIPA revisions, deviation on page III of DIPA, and bill settlement timeliness are measured based on PER-5/PB/2022 about technical guidelines for assessing the Budget Implementation Performance Indicator (IKPA) spending of state ministries/agencies. Data are analysed using the Normality Test, Multiple Linear Regression, and Partial T-Test, processed by SPSS. The results show that DIPA revision and deviation on page III of DIPA significantly affect budget absorption quality, while bill settlement timeliness does not affect budget absorption quality. These findings are expected to provide insight for the work unit to analyse the applicable policies to optimise the budget absorption quality. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh perencanaan dan pelaksanaan anggaran menggunakan variabel revisi DIPA, deviasi pada halaman III DIPA dan ketepatan penyelesaian tagihan terhadap kualitas penyerapan anggaran yang ada pada satuan kerja (satker) di wilayah pembayaran KPPN Samarinda yang didasari pada Teori Goal Setting dan Teori Stewardship. Revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA dan ketepatan penyelesaian tagihan diukur menggunakan hasil perhitungan bedasarkan PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja kementerian negara/lembaga. Penelitian ini menggunakan SPSS sebagai alat bantu untuk menganalisa data, terdapat tiga uji yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang dibutuhkan yaitu Uji Normalitas, Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA secara signifikan mempengaruhi nilai kualitas penyerapan anggaran. Sedangkan ketepatan dalam penyelesaian tagihan secara siginifikan tidak mempengaruhi nilai kualitas penyerapan anggaran. Temuan ini diharapkan dapat memberikan pemahanan kepada satker untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan agar nilai kualitas penyerapan anggaran menjadi lebih optimal.]]>
