Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politique
Safira Nur Rizqya
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dampak Kebijakan Publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Saat Krisis Pandemi COVID-19 Safira Nur Rizqya
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.13-26

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Dengan menaiknya angka kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Pemerintah disisi lain juga wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus COVID-19 sesuai dengan hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian penelitian ini merupakan studi dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari data kepustakaan tentang implementasi kebijakan publik dengan teori implementasi kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebijakan publik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama masa pandemi COVID-19 ini tidak efektif, dan bila dihubungkan dengan hak konstitusional warga negara, efektivitas dari berbagai kebijakan yang terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berkurang karena masyarakat akan merasa tidak dilindungi undang-undang dan hukum. Adapun langkah efektif yang ditemukan antara lain dengan memperjelas informasi yang beredar tentang pandemi maupun tentang hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara dalam kebijakan semasa pandemi COVID-19, dan adanya sinkronisasi dan transparansi antara pemerintah daerah dan pusat.
Co-Authors