This Author published in this journals
All Journal Jurnal Politique
Ayunda Citra Lestari
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional: Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Ayunda Citra Lestari
Journal Politique Vol. 2 No. 1 (2022): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2022.2.1.35-44

Abstract

Fenomena yang terjadi yakni banyak toko modern berdekatan dengan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara aktual dan faktual mengenai Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-studi kasus dengan satu variabel yaitu, Implementasi Pemberdayaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional (Studi Kasus Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Keluahan Pacar Kembang, Kota Surabaya). Dalam Implementasi Penataan Toko Modern dan Pemberdayaan Pasr Tradisional Studi Kasus di Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan, Kelurahan Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya), dipengaruhi oleh enam faktor diantaranya, standar/ukuran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Faktor pendukung kebijakan implementasi pemberdayaan Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan Pasar Bronggalan yakni Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan PD Pasar Surya Surabaya dan Pemerataan. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kesadaran yang rendah dan pengawasan belum optimal