Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Primagraha INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Asmariah, Asmariah
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Limitations on the Office of the President in Indonesia from a Legal Theory Perspective Asmariah, Asmariah
Jurnal Primagraha Vol. 2 No. 01 (2021): MAY
Publisher : LPPM Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/jp.v2i01.201

Abstract

This study uses a normative juridical approach, which is to approach the problem based on legal principles or norms that are the object of discussion. This study aims to find out whether the applicable law that is stipulated and applied is unilateral by and/or only for the interests of the authorities. The issue of the President of the three periods in terms of the legal aspect is whether it only guarantees the interests of a few people in power or guarantees the interests of justice for everyone, and how the principles of the rule of law apply whether absolute rechtsstaat or democratische rechtsstaat. Limiting the President's term of office is important because if it is not limited it will open up the possibility of abuse of authority and the emergence of authoritarianism in a country. It can be seen from all countries that use a Presidential Government system, almost all of them use term limits on presidential candidates in each country. To avoid the occurrence of Abuse of power, you can use the concept of No re-election and Only one re-election which is the right step to minimize the possibility of abuse of authority.
DINAMIKA ABORSI REMAJA: EVALUASI HUKUM DAN IMPLIKASI SOSIAL DALAM KONTEKS UU NO. 1 TAHUN 2023 Asmariah, Asmariah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i11.11242

Abstract

Latar belakang penelitian ini berfokus pada fenomena aborsi di kalangan remaja di Indonesia, yang semakin meningkat dan menjadi isu sosial serta hukum yang kompleks. Angka aborsi remaja yang tinggi, yang mencapai sekitar 30% dari lebih dari 2 juta kasus aborsi tahunan, mencerminkan adanya masalah mendasar terkait pendidikan seksual, stigma sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab tingginya angka aborsi di kalangan remaja, mengevaluasi efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menanggulangi fenomena ini, serta mengkaji dampak sosial dan psikologis yang dihadapi oleh remaja yang melakukan aborsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data primer, serta data sekunder dari literatur yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor penyebab, regulasi hukum, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif, tekanan sosial, stigma budaya, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman merupakan faktor utama penyebab tingginya angka aborsi di kalangan remaja. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengecualian untuk aborsi dalam kondisi tertentu, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan ketakutan tenaga medis dalam menangani kasus aborsi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu aborsi remaja. Diperlukan peningkatan pendidikan seksual, perluasan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman, serta upaya untuk mengurangi stigma sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka aborsi di kalangan remaja dapat ditekan, dan hak-hak reproduksi mereka terlindungi dengan lebih baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan.
The Impact of Bullying in the Perspective of Positive Law: A Case Study of Handling and Prevention in the Campus Environment Asmariah, Asmariah
Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY) Vol. 3 No. 8 (2024): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v3i8.226

Abstract

Bullying is a significant problem that can occur in various environments, including among students. This study aims to conduct an in-depth exploration of how positive law regulates and deals with bullying crimes in the campus environment of Universitas Faletehan. The findings show that victims of bullying at the university often experience negative impacts such as stress, anxiety, and depression. The results from the study highlight the specific challenges faced by campus security or relevant authorities in enforcing the law against bullying cases, which directly affect the implementation of justice. In addition, the findings highlight the need for a more sensitive and responsive approach to the psychological needs of victims, as well as increased knowledge and support for mental health in the university environment. These findings emphasize the need to develop more comprehensive and proactive policies in addressing bullying, including more effective reporting mechanisms, collaboration with online platforms to remove harmful content, and better victim support programs.
The Application of the Pet Protection Law in the Context of Indonesian Law: (A Review of Law No. 18 Of 2009 in Conjunction with Law No. 41 and Criminal Code No. 1 of 2023) Kusnadi, Sukamto; Asmariah, Asmariah
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 10 (2023): Edunity : Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Animals are living things that can find food and drink by themselves, but if the animal is kept alone or under someone's supervision, then its obligation to provide food and drink and care for it is a form of necessity for people who keep animals. Indonesia is based on law, this is stated in the opening of the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 3 states that the State of Indonesia is a country of law. The normative legal research method is used as this research method. By using the legal approach. Secondary sources in research are obtained through books, journals, websites or other related articles. The results of this study are that in the application of the pet protection law, Aris Tangkelabi Pandin was used as a suspect in the case of abuse of a pet belonging to Jally Wenny Mongilala and was sentenced according to the applicable law. In the second case of abuse of dogs, the abuse was committed by Kateni bin Alm Jaimin who lives in Sidomulyo Hamlet, Sidomulyo Village, Selorejo District, Blitar Regency, and was sentenced according to Article 91 b paragraph (1) Jo Article 66 A paragraph (1) Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry on Law no. 18 of 2009 concerning Livestock and Health.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN DALAM PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN RESMI MENURUT KUHP NO. 1 TAHUN 2023 DI DESA PASIR PEUTEUY Asmariah, Asmariah; Laia, Fenimawati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya praktik poligami tanpa izin resmi serta pemalsuan dokumen perkawinan di Desa Pasir Peuteuy menjadi persoalan hukum yang mendesak untuk ditangani. Rendahnya pencatatan perkawinan, lemahnya verifikasi administrasi di tingkat desa, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait aturan hukum menyebabkan maraknya penggunaan dokumen palsu seperti KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan belum menikah, dan dokumen perkawinan lain. Tindakan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 392, 401, dan 402, serta melanggar ketentuan UU Perkawinan, KHI, UU Administrasi Kependudukan, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kondisi tersebut melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan meningkatkan literasi hukum dan memperkuat kapasitas aparat desa dalam mencegah pemalsuan dokumen serta praktik poligami ilegal, Metode yang digunakan dalam PKM ini adalah pendekatan yuridis-empiris melalui observasi awal, wawancara, penyusunan materi penyuluhan, penyuluhan hukum secara tatap muka, diskusi kasus, simulasi verifikasi dokumen kependudukan, serta pembukaan layanan legal clinic untuk konsultasi masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat desa, Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan masyarakat terkait konsekuensi pidana pemalsuan dokumen, pentingnya pencatatan perkawinan, dan syarat hukum poligami resmi. Aparat desa memperoleh pemahaman baru mengenai teknik dasar verifikasi keaslian dokumen dan prosedur pelaporan jika ditemukan dugaan pemalsuan. Kegiatan ini juga menghasilkan SOP Desa Anti-Pemalsuan Dokumen Perkawinan sebagai instrumen berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola administrasi desa, Kesimpulannya, PKM ini berdampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat struktur pengawasan administrasi desa, dan mencegah terjadinya pemalsuan dokumen serta praktik poligami tanpa izin resmi. Kegiatan ini sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta menciptakan budaya hukum yang lebih tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Pemalsuan Dokumen; Poligami Tanpa Izin; KUHP No. 1 Tahun 2023.
Co-Authors Kusnadi, Sukamto Laia, Fenimawati