Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Nasution, Agus Nardi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nasution, Agus Nardi
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.81-106

Abstract

Absolute competence is the authority of the State Administrative Court to adjudicate a case according to the object, material or subject matter of the dispute. The development of this Law is seen by differences in legal concepts and the existence of PTUN dispute objects regulated in the UUAP where procedural law has not been accommodated in the Law. -State Administrative Court Law (UUPTUN). The research method used is normative law in which legal norms, legal concepts, legal principles and legal ideology are the research objects. This study uses 2 (two) types of approaches, namely the statutory approach relating to the State Administrative Court and the historical approach regarding the existence of the State Administrative Court. In Indonesia, with the enactment of the UUAP, it has contained fundamental changes in the previous regulations, which are contained in the contents of the UUPTU. The problem of absolute competence of PTUN after the implementation of UUAP in handling PTUN disputes no longer recognizes individual elements in administrative decisions by judges. Whereas the provisions contained in Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration have contained hidden changes in the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice Country.
Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nasution, Agus Nardi
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.81-106

Abstract

Absolute competence is the authority of the State Administrative Court to adjudicate a case according to the object, material or subject matter of the dispute. The development of this Law is seen by differences in legal concepts and the existence of PTUN dispute objects regulated in the UUAP where procedural law has not been accommodated in the Law. -State Administrative Court Law (UUPTUN). The research method used is normative law in which legal norms, legal concepts, legal principles and legal ideology are the research objects. This study uses 2 (two) types of approaches, namely the statutory approach relating to the State Administrative Court and the historical approach regarding the existence of the State Administrative Court. In Indonesia, with the enactment of the UUAP, it has contained fundamental changes in the previous regulations, which are contained in the contents of the UUPTU. The problem of absolute competence of PTUN after the implementation of UUAP in handling PTUN disputes no longer recognizes individual elements in administrative decisions by judges. Whereas the provisions contained in Article 87 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration have contained hidden changes in the provisions of Article 1 number 9 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning Administrative Justice Country.
Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nasution, Agus Nardi
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.81-106

Abstract

Kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa Perkembangannya dari Undang-Undang ini dilihat perbedaan konsep-konsep hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif di mana norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan ideology hukum menjadi objek risetnya. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan pendekatan sejarah mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara.Di Indonesia dengan berlakukanya UUAP telah memuat perubahan yang mendasar dalam pengatuar sebelumnya, yang terdapat dalam muatan UUPTU. Problematika kompetensi absolut PTUN setelah diberlakukan UUAP dalam menangani sengketa PTUN tidak lagi mengenal unsur bersifat individual dalam keputusan adminsitrasi oleh hakim-hakim. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memuat perubahan secara terselubung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nasution, Agus Nardi
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.1.1.4.2023.81-106

Abstract

Kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa Perkembangannya dari Undang-Undang ini dilihat perbedaan konsep-konsep hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif di mana norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan ideology hukum menjadi objek risetnya. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan pendekatan sejarah mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara.Di Indonesia dengan berlakukanya UUAP telah memuat perubahan yang mendasar dalam pengatuar sebelumnya, yang terdapat dalam muatan UUPTU. Problematika kompetensi absolut PTUN setelah diberlakukan UUAP dalam menangani sengketa PTUN tidak lagi mengenal unsur bersifat individual dalam keputusan adminsitrasi oleh hakim-hakim. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memuat perubahan secara terselubung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Co-Authors