Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Moch. Gufron Fajar Rezki
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Moch. Gufron Fajar Rezki
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v1i6.1790

Abstract

Pemilihan Umum (PEMILU) di Indonesia merupakan proses demokratis di mana masyarakat berpartisipasi untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Sistem pemilu multipartai di Indonesia memungkinkan rakyat memilih langsung partai politik dan calonnya. Pemilu mencakup pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. Pelanggaran hukum dalam pemilu meliputi penyebaran hoaks, politik uang, politisasi identitas, dan penyalahgunaan sumber daya negara, yang dapat merusak proses demokrasi. Alat Peraga Kampanye (APK) digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan dukungan pemilih, namun dapat menjadi sumber kontroversi. Pelanggaran terhadap regulasi APK termasuk pemasangan di tempat umum yang tidak sesuai etika. Kode Etik mengatur perilaku dalam pemilu, memastikan integritas dan representasi yang sesuai. Penegakan hukum penting untuk menjaga keadilan dan memastikan undang-undang berfungsi efektif. Sanksi bagi pelanggar pemilu meliputi denda, diskualifikasi, atau tindakan pidana. Menegakkan prinsip-prinsip pemilu memerlukan independensi, kejujuran, keadilan, supremasi hukum, keterbukaan, keahlian, dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Tujuan sanksi adalah menjaga integritas pemilu dan mencegah pelanggaran aturan.
Arbitrase Daring di Tengah Gelombang Digitalisasi terhadap Analisis Relevansi Tantangan dan Perubahan Proses Hukum Moch. Gufron Fajar Rezki; Eka Wahyu Setyawan; Nur Qoilun
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 4 No. 1 (2026): Februari: Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v4i1.2290

Abstract

Online arbitration has emerged as a significant innovation in dispute resolution systems in the digital era, as information technology has become the primary foundation for various legal activities. This mechanism offers a new way to resolve disputes through the use of digital platforms that enable parties to interact without geographical boundaries. This study aims to analyze the relevance, challenges, and changes in legal processes brought about by online arbitration in the modern context. Using a juridical-normative method, the study examines the applicable legal framework, doctrine, and academic literature to understand how digitalization affects arbitration procedures. The analysis shows that online arbitration has strategic value because it can provide efficiency, flexibility, and accessibility not always found in conventional arbitration. However, its implementation still faces various issues, such as data security, technological capability gaps, the integrity of electronic evidence, and the lack of comprehensive legal standards. On the other hand, digitalization has also driven significant changes in the structure of procedural law, including the simplification of procedures and the expansion of the recognition of electronic evidence. This study confirms that the success of online arbitration requires regulatory harmonization, increased technical capacity of the parties, and strengthening of digital infrastructure so that it can function as an effective, fair, and adaptive dispute resolution mechanism to technological developments.
Co-Authors Eka Wahyu Setyawan Nur Qoilun