Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS
Pinangkaan, Nelly
Sam Ratulangi University
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
POLA HUBUNGAN PRESIDEN DAN DPR MENURUT PERUBAHAN UUD 1945 Pinangkaan, Nelly
LEX ET SOCIETATIS Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola hubungan Preisden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurut Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan, bahwa UUD 1945 mengandung baik ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer maupun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil secara bersama-sama, sehingga UUD 1945 tergolong sebagai Undang-Undang Dasar yang menganut sistem pemerintahan quasi, tetapi karena ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil di dalam UUD 1945 terlihat lebih dominan dibandingkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, maka tepatnya sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 disebut sebagai Sistem Pemerintahan Quasi Presidensiil. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai pengalaman menerapkan sistem yang bersifat campuran dibawah UUD 1945 adalah bahwa pilihan-pilihan mengenai sistem pemerintahan Indonesia di masa depan perlu dengan sungguh-sungguh dikaji kembali untuk makin disempurnakan sehingga dapat menjamin kepastian sistem pemerintahan: presidensiil atau parlementer.Kata kunci: Pola, hubungan, Presiden, DPR
GOOD GOVERNANCE DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI Pinangkaan, Nelly
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i6.18971

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan good governance dan hak asasi manusia dalam keterbukaan informasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri negara demokratis dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance, sehingga pentingnya keterbukaan informasi dalam mewujudkan good governance diakomodasi oleh tujuan UU KIP untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Kata kunci: Good governance, hak asasi manusia, keterbukaan infromasi
Co-Authors