Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Impact of Implementing New Public Management, Performance Budget Reporting Models in Educational Institutions Dwi Susanto, Ari
Journal of World Science Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of World Science
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jws.v2i2.233

Abstract

The public administration reforms of the late 1970s brought about revolutionary changes in the delivery of social services and the accounting for government spending and government organizations. A significant challenge Indonesian educational institutions face is allocating resources according to the steps to be taken. Empirical evidence shows that implementing planning and budgeting in school management still needs to be more efficient and full of obstacles. So that the purpose of this study is to find out and analyze the impact of new public management, a model of reporting performance budgets on educational institutions. This research is part of qualitative research using a systematic review approach. Based on the synthesis of the literature review that has been carried out, the impact of implementing the new public management, the performance budgeting reporting paradigm in educational institutions can be summarized as follows: 1) Due to limited available resources, performance-based budgeting is very profitable. 2) A More Comprehensive and Integrated Budget Establishment of an integrated and comprehensive budget is the second shift in the budget system. 3) Preparation of budget and financial reports is the duty and effort of all elements in the school, not only the treasurer. And 4) Structured Governance Pattern. New public management and performance budget reporting models can have a significant impact on educational institutions. By increasing accountability, increasing transparency, increasing efficiency, and improving performance standards.
Analisis Implementasi Prinsip Good Goverence Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Klaten Dwi Susanto, Ari; Setiawan, Bekrim
Journal of Economics and Business UBS Vol. 12 No. 1 (2023): Regular Issue
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v12i1.165

Abstract

Globalisasi tidak dapat dibendung, bangsa Indonesia telah menjadi bagian integral dari masyarakat global. Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari 59 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 33 OPD teknis kabupaten, dan 26 OPD kecamatan. Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten, setiap perencana OPD memainkan peran penting dan terlibat dalam semua tahapan pengembangan teks perencanaan daerah. bertindak sebagai koordinator dan pengontrol. Teknik studi kasus digunakan untuk investigasi.; bahwa studi kasus adalah analisis menyeluruh dan intensif dari satu kasus. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, analisis implementasi prinsip good goverence pelayanan public di pemerintah kabupaten Klaten adalah: 1) Efisiensi dan efektivitas; Secara keseluruhan Pemda Kabupaten Klaten sudah efisien, namun akan mengalami penurunan pada tahun 2022. 2) Keterbukaan dan Transparansi, Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan 70,7% telah menerapkan keterbukaan dan transparansi sedangkan sisanya 29,3% belum menerapkan. Penggunaan keterbukaan dan transparansi menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 3) Inovasi; Inovasi yang berhasil dilakukan diantaranya adalah: adanya kartu insentif anak, arsip digital kependudukan, pelayanan pembuatan KTP yang cepat, kartu tani. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Klaten dalam memberikan inovasi pelayanannya. 4) Pemerataan Keadilan, Hasil kajian menjelaskan bahwa seluruh instansi tidak menyediakan fasilitas khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Reformasi pelayanan publik yang lebih baik bagi kelompok rentan sangat penting dilakukan dengan mengubah pola pikir penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.