Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Nuriyatman, Eko; Mushawirya, Rustian; Fitria, Fitria; Hartati, Hartati; Repindowaty Harahap, Rahayu
Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM) Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM), Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MUARA BUNGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52060/jppm.v5i2.2368

Abstract

Batang Sangir Village is a village located in Kayu Aro District, Kerinci Regency. However, it is regrettable that until now Batang Sangir Village does not have an official website which is the gateway to the availability of information in the village and can be accessed by the entire community. To find out the organizational structure of the village government, village potential, village regulations, and all matters related to the openness of public information that the community can access. In this Community Service activity, the team provided material related to the mandate of Article 24 of the Village Law, which contains 11 principles in implementing village government including those related to openness and accountability in implementing village government. This is also reinforced in Article 26 paragraph (4) letter (f) and letter (p) related to providing information to the village community. The village community is also given legal certainty as contained in Article 68 paragraph (1) related to obtaining information from the village government. This must be done because the village is a public body, following Article 1 number 3 of the Information Commission Regulation concerning Village Public Information Service Standards. Participants in this activity consisted of all village officials, neighborhood association heads, youth organizations, and all neighborhood association heads in Batang Sangir Village. With this activity, it is hoped that the village government will immediately create a website for the sake of openness of village information that can accessed anywhere by the community.
The Local Government Authority Over The Licensing and Supervision Of Pertamina Shop's Business Yuhana, Ersa; Noviades, Dhil’s; Repindowaty Harahap, Rahayu
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.19455

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop yang dimana dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan penyaluran Bahan Bakar Minyak keseluruh daerah di Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat adalah terkait bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Pertashop yang ditujukan untuk ruang lingkup Kabupaten ataupun Desa. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batas-batas kewenangan yang jelas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  kewenangan terhadap perizinan program Pertashop tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun tetap memiliki keterlibatan dari Pemerintah Daerah serta badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep otonomi daerah. Selanjutnya pengaturan terkait persyaratan perizinan usaha Pertashop diatur lebih lanjut di dalam peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.