Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JIK- JURNAL ILMU KESEHATAN

Analisis Kebutuhan Tenaga Kesehatan Perawat Berdasarkan Beban Kerja di Puskesmas Lapai Kota Padang Gusrianti, Gusrianti; Nursya, Febriyanti; Ulva, Fadillah
JIK-JURNAL ILMU KESEHATAN Vol 6, No 1 (2022): JIK-April Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : UNIVERSITAS ALIFAH PADANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33757/jik.v6i1.514

Abstract

Hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah kunjungan cukup banyak dengan total kunjungan selama setahun sebanyak 51.680 orang, jumlah penduduk 27.197  jiwa, visit rate 1,9 %, ditambah tugas tambahan administrasi pelaporan, keuangan, program Jaminan Kesehatan Nasional, dan program kesehatan lainnya, tidak sebanding dengan keberadaan perawat saat ini. ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan tenaga kesehatan perawat berdasarkan beban kerja di Puskesmas Lapai Tahun 2021. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan cara observasional dan wawancara mendalam dengan metode Workload Indicator of Staffing Need (WISN). Informan dalam penelitian ini yaitu kepala puskesmas, Kepala Tata Usaha, Rekan Kerja dari profesi, responden yang akan diobservasi sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tenaga perawat di Puskesmas Lapai seluruhnya produktif. Penggunaan waktu masing-masing kurang dari separuh dari seluruh kegiatan tenaga perawat. Waktu kerja yang tersedia sebesar 99.000 menit/orang/tahun atau 1.650 jam/orang/tahun atau 264 hari kerja tersedia. Standar kelonggaran adalah 0,37. Jumlah tenaga perawat berjumlah 7 orang, seharusnya berjumlah 9 orang. Maka saat ini Puskesmas Lapai masih membutuhkan 2 orang tenaga perawat. Untuk mencapai tingkat kualitas kinerja yang maksimal, maka perlu dipertimbangkan untuk pengadaan tambahan tenaga agar semua prosedur tersebut dapat berjalan di Puskesmas ini. Jika penambahan tenaga tidak dimungkinkan, maka prosedur kerja dan pelaksanaan yang ada saat ini harus diperbaiki.
Determinan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran JKN Nursya, Febriyanti; Ulva, Fadillah
JIK-JURNAL ILMU KESEHATAN Vol 9, No 1 (2025): JIK-April Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : UNIVERSITAS ALIFAH PADANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33757/jik.v9i1.1309

Abstract

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Padang mencatat tunggakan iuran peserta program JKN mencapai 68,94 miliar per Mei 2024. Kecamatan X menjadi Kecamatan dengan jumlah tunggakan terbanyak yaitu sebesar 15,5 miliar per Mei 2024 dengan jumlah peserta menunggak  itu sebanyak 20.691 peserta. Rendahnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran akan mengakibatkan defisit program JKN. Tujuan penelitian untuk mengetahui determinan kepatuhan  peserta mandiri dalam membayar iuran JKN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif  dengan desain studi cross sectional dan populasi adalah semua peserta mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas X Kota Padang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara proportional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan analisis data secara univariat dan bivariat dengan uji statistik chi square dengan program komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 59% peserta tidak patuh membayar iuran JKN, 51,4% peserta memiliki pengetahuan yang tinggi tentang JKN, 84,8% peserta tidak memiliki riwayat penyakit katastropik, 50,5% peserta memiliki jumlah anggota keluarga yang kecil, 55,2% peserta memiliki pendapatan yang tinggi dan 52,4% peserta memiliki motivasi yang rendah terhadap kepatuhan pembayaran JKN. Terdapat hubungan yang antara tingkat pengetahuan (p = 0,001), riwayat penyakit katastropik (p = 0,001), jumlah anggota keluarga (p = 0,001), jumlah pendapatan (p = 0,001), motivasi (p = 0,001) dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran JKN. Saran diharapkan kepada BPJS Kesehatan untuk pengoptimalan fungsi kader dalam upaya sosialisai, dan kepada Perangkat Pemerintah Lubuk Buaya disarankan melakukan pendataan kembali dengan mengutamakan masyarakat yang tidak mampu agar masuk ke dalam jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.