Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENJATUHAN SANKSI PIDANA KUMULASI UANG PENGGANTI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI: Imposition Of Cumulation Criminal Sanctions For The Compensation Money To The Perpetrator Of Corruption Hutami, Trisya; Widjajanti, Ermania
AMICUS CURIAE Vol. 1 No. 1 (2024): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

From 2017 through 2021, Indonesia, the world's fourth-most corrupt nation, would incur massive state losses amounting to Rp 170,388 trillion. Only Rp. 1.4 trillion, or around 2.2% of the total state losses incurred by corruption cases, have been restored to the state via the provision of further penalty in the form of replacement money. Normative judicial, descriptive analytical, secondary data with literature study, and qualitative research methods are used. A replacement monetary penalty, in this case assumed to be a prison term of 2 (two) years, has been imposed, despite the fact that it is disproportionate to the amount of state losses incurred and the perpetrator's personal wealth felt and is therefore unlikely to fully recover losses to state finances. Therefore, the imposition of cumulative sanctions in the form of principal punishment (imprisonment and fines) and additional punishment (compensation money) should be paid in full until the state's financial losses are recovered, so that the imposition of cumulative criminal sanctions becomes effective in nature.  
HAM Transpuan Dan Perempuan Dalam Lapas Perempuan Hutami, Trisya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i5.59083

Abstract

Penjara di Indonesia memainkan peranan yang signifikan dalam rehabilitasi narapidana, dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Walaupun narapidana dianggap melanggar hukum, mereka masih berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penuh martabat. Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia untuk narapidana wanita dan transpuan di penjara Indonesia, menekankan penerapan Nelson Mandela Rules yang mendorong penghormatan terhadap hak-hak narapidana. Meskipun terdapat peraturan untuk memisahkan narapidana menurut jenis kelamin dan kelompok kriminal, pelaksanaan yang ada masih menemui berbagai kendala, khususnya terkait diskriminasi terhadap narapidana wanita dan transpuan. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis, menganalisis penerapan Nelson Mandela Rules di penjara wanita di Indonesia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk sumber primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak narapidana, pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai harapan, terutama bagi narapidana wanita dan transpuan yang seringkali menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya adanya peraturan khusus dan penyesuaian kebijakan dalam sistem penjara untuk memastikan perlindungan hak narapidana perempuan dan transpuan, serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan adil.