<![CDATA[Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagai instrument hukum di Kota Manado yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Manado menjadi kota yang bersih dan sehat sebagai salah satu pengejawantahan peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat namun ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Manado. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan persampahan dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat sehingga peneliti melakukan pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado dan upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota manado sudah mulai diterapkan kembali sejak bulan September-oktober namun belum optimal karena belum didukung oleh substansi hukum yang sudah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memadai, anggaran dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan hukum atas Perda pengelolaan sampah dan pelayanan retribusi kebersihan. Upaya optimalisasi penerapan sanksi pidana denda dalam rangka penegakan hukum perda tentang sampah di Kota Manado dilakukan dengan melakukan perbaikan dalam subtansi hukum peraturan daerah dengan melakukan pengaturan kembali berdasarkan peraturan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang merupakan aparat pelaksana dan aparat penegak hukum serta menggali nilai-nilai lokal untuk mendukung peran serta masyarakat.  Kata kunci: Penerapan sanksi, Denda, Peraturan Daerah, Sampah.]]>
