Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Implementation of Buying Selling for Children Who Have Not Grown Up Wahidah Z, Wahidah Z
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 3 No. 1 (2024): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v3i1.54

Abstract

In this overall context, the practice of shopping and delivering favors to neighbors is a good way to shape children's character and teach them values that are important in daily life, while ensuring that buying and selling transactions are carried out in compliance with the religious and ethical principles held by the individuals who carry them out. However, in Tanah Bara village, parents often teach their young children to shop at stalls or small shops to buy some necessities such as sugar, soap, coffee, and other items. When children buy and sell without being accompanied by parents or adults, such as their parents owning a shop, of course, their children make transactions with other people without being supervised by their parents, without knowing what the contract is. The child only sees how his parents sell and does the same thing. Purchases made by minors that occur anywhere. Usually, children buy kitchen utensils and cellphones from their friends, without being accompanied by their parents. For example, Salmiati, one of the children who met in the research area, admitted to buying her parents' cigarettes and also bought her own cellphone. Likewise, Ryan bought coffee, sugar, and cigarettes when told by his parents to immediately rush to buy them, and once also bought a cellphone, if he bought a cellphone with two people he was not free to choose what cellphone he wanted. Dalam keseluruhan konteks ini, praktik berbelanja dan mengantarkan bantuan kepada tetangga merupakan cara yang baik untuk membentuk karakter anak-anak dan mengajarkan mereka nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip agama dan etika yang dipegang teguh oleh individu yang menjalankannya.Namun di kampung Tanah Bara seringkali orang tua mengajarkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk berbelanja di warung atau toko kecil untuk membeli beberapa kebutuhan seperti gula, sabun, kopi dan barang-barang lainnya. Pada saat anak melakukan jual beli itu tanpa didampingi orang tua atau orang dewasa, seperti orangtuanya punya warung pastinya anaknya melalukan transaksi dengan orang lain tanpa diawasi oleh orang tuanya, tanpa mengetahui bagaimana akadnya. Anak tersebut hanya melihat bagaimana cara orang tuanya berjualan dan melakukannya dengan yang sama juga. Pembelian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi dimana saja. Biasanya para anak membeli alat-alat dapur dan handphone dari kawan sendiri, tanpa didampingi orang tua. Contohnya, yang dilakun Salmiati salah seorang anak yang ditemui dikawasan peneliti mengakui membeli rokok orang tuanya dan juga pernah memeli handphone sendiri. Begitu juga yang dilakukan royan membeli kopi, gula, rokok ketika disuruh orang tuanya langsung bergegas untuk membelikannya, dan pernah juga membelikan handphone, jika dia membeli handphone dengan orang dua dia tidak bebas memilih handphone apa yang dia inginkan
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang: Analisis Terhadap Persepsi dan Praktik Masyarakat Blok 15 Aceh Singkil Wahidah Z, Wahidah Z
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 3 (2022): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v1i3.61

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan jual beli pupuk kandung yang dipraktikkan masyarakat blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. penelitian ini menggunakan penelitia kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk kandang ini ada di kampong Blok 15 dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dengan hukum islam, karena telah ada ijab qabul, penjual dan pembeli , telah mummayiz , dan terdapat barang atau objeknya. Persepektif hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Kandang di Kampong Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah memenuhi rukun dan syarat jual beli
Peran Wali Mujbir dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur Wahidah Z, Wahidah Z
Journal of Dual Legal Systems Vol. 1 No. 2 (2024): Journal of Dual Legal Systems
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Stai Syekh Abdur Rauf, Aceh Singkil

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/jdls.v1i2.247

Abstract

Child marriage remains a global concern, including in Indonesia. This study aims to analyze the role of wali mujbir in preventing child marriages by examining its concept from the perspectives of Islamic law, positive law, and social realities. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary sources such as classical fiqh texts, legal regulations, and court decisions, as well as secondary sources like journals and scholarly articles. The findings indicate that wali mujbir plays a significant role in preventing child marriages by prioritizing the best interests of the child. A wali mujbir is responsible for ensuring that marriage only occurs when the child is mentally and physically ready, adhering to child protection principles in both Islamic and positive law. However, this role is often hindered by cultural norms, social pressures, and a lack of awareness regarding children’s rights and the negative impacts of early marriage. [Perkawinan anak di bawah umur merupakan masalah yang terus menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wali mujbir dalam mencegah perkawinan anak, dengan meninjau konsepnya dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis, memanfaatkan sumber primer seperti kitab-kitab fiqh klasik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali mujbir memiliki peran signifikan dalam mencegah perkawinan anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Wali mujbir bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi ketika anak sudah siap secara mental dan fisik, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh pengaruh norma budaya, tekanan sosial, dan minimnya kesadaran akan hak-hak anak serta dampak negatif dari perkawinan dini].
Digital Productive Waqf: Contextualization of Sharia Economic Law in Indonesia Wahidah Z, Wahidah Z
Abdurrauf Journal of Islamic Studies Vol. 4 No. 3 (2025): Abdurrauf Journal of Islamic Studies
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/arjis.v4i3.445

Abstract

The digital transformation in waqf management has shifted traditional practices toward a more modern, transparent, and participatory system. While digitalization provides significant opportunities for optimizing productive waqf, current regulations remain conventional and have yet to fully accommodate the needs of the digital era. This study aims to analyze the role of digitalization in developing productive waqf in Indonesia and to evaluate the responsiveness of Islamic economic law regulations to these transformations. This research employs a qualitative approach using literature review and normative analysis. Data were obtained from a review of waqf regulations, DSN-MUI fatwas, and both national and international academic literature on waqf digitalization. Digitalization offers substantial opportunities to enhance transparency, accountability, and public participation in productive waqf. However, Islamic economic law regulations in Indonesia are not yet fully responsive to emerging issues such as digital data protection, transaction security, and technology-based governance. Differences in fatwa interpretation also present challenges in implementing digital waqf. Digitalization of productive waqf has great potential to support the economic empowerment of the Muslim community. Nevertheless, regulatory reforms, stronger roles for supervisory authorities such as BWI, DSN-MUI, and OJK, as well as improved public digital literacy, are required to maximize its benefits. This article contributes a new perspective on the urgency of strengthening the legal framework and governance of digital waqf that is adaptive to technological developments, providing both a conceptual foundation for future research and guidance for policy formulation. [Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf telah mengubah paradigma tradisional menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan partisipatif. Digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi optimalisasi wakaf produktif, namun regulasi yang ada masih berbasis konvensional dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan era digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran digitalisasi dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia serta mengevaluasi responsivitas regulasi hukum ekonomi syariah terhadap perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis normatif. Data diperoleh melalui telaah terhadap regulasi wakaf, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik nasional dan internasional terkait digitalisasi wakaf. Digitalisasi membuka peluang besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Namun, regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia belum sepenuhnya responsif terhadap isu-isu baru seperti perlindungan data digital, keamanan transaksi, dan tata kelola berbasis teknologi. Perbedaan interpretasi fatwa juga menjadi tantangan dalam implementasi wakaf digital. Digitalisasi wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, tetapi diperlukan pembaruan regulasi, penguatan peran otoritas pengawas seperti BWI, DSN-MUI, dan OJK, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar manfaatnya dapat dimaksimalkan. Artikel ini memberikan perspektif baru mengenai urgensi penguatan kerangka hukum dan tata kelola wakaf digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta menawarkan basis konseptual bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan.]