Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra
Padjadjaran Law Review Vol. 12 No. 1 (2024): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 12 NOMOR 1 JULI 2024
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56895/plr.v12i1.1633

Abstract

Kemajuan teknologi informasi yang cepat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat, terutama jika tidak disertai dengan literasi digital yang memadai. Hal ini memunculkan penyalahgunaan internet, seperti kasus revenge porn, yang merupakan kejahatan siber yang merugikan korban secara fisik dan daring. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hukum dan viktimologi dapat melindungi korban dan mencegah kejahatan revenge porn dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang bersifat kualitatif. Sebelum diberlakukannya UU TPKS, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sangat tidak memadai. Dengan adanya UU TPKS, kini terdapat kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan bagi korban. Dari perspektif viktimologi, korban revenge porn dapat dikategorikan sebagai korban yang tidak bersalah atau tidak berpartisipasi, meskipun mereka terlibat dalam pembuatan konten. Faktor utama terjadinya victim blaming dalam kasus revenge porn adalah ketidakadilan gender dan mitos pemerkosaan. UU TPKS memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn. Namun, perubahan sikap dan persepsi masyarakat serta peningkatan kesadaran akan ketidakadilan gender tetap diperlukan.
DAMPAK SOSIAL DOXING TERHADAP HAK PRIVASI PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 Angelita, Valerie; Suradipraja, Varsha Savilla Akbari Candra
Legislatif VOLUME 8 NOMOR 1 2024
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v8i1.41972

Abstract

The rapid development of technology has significantly increased the use of electronic media, particularly social media platforms, which have become integral to daily life. This progress has simplified the collection, management, and storage of personal data, intertwining it with individual activities on these platforms. However, this condition also extends to criminals, whose personal data is often disclosed without adequate protection. This research employs a normative juridical method, involving the analysis of laws, regulations, and legal literature, to explore the necessity of legal protection for the right to privacy, including the personal data of criminals. The study identifies legal gaps in the implementation of personal data protection under Law Number 27 of 2022 and provides recommendations to strengthen policies that uphold privacy as a fundamental human right. The findings emphasize the social consequences of privacy violations, such as stigmatization, social exclusion, and the risk of vigilantism. These outcomes highlight the need for stronger regulations that ensure legal certainty while balancing the rights of victims, offenders, and public interests. Law enforcement plays a critical role in optimizing the application of current regulations by integrating ethical considerations and addressing social impacts. By prioritizing these aspects, this study aims to contribute to the creation of a fairer legal system that respects privacy rights while addressing broader societal concerns. Strengthening these protections is essential to fostering justice and equity in an era where personal data is increasingly vulnerable.