Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Bintang Aspanu Nebuchadnezzer
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMENUHAN HAK HUKUM KEPEGAWAIAN BAGI NON PNS YANG BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH Bintang Aspanu Nebuchadnezzer; Ray Farhad Wibisono; Muhammad Sheehan Javieri Setiawan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17871

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya manusia yang besar. Salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang besar ini tentunya dengan menciptakan lapangan kerja salah satunya dengan keberadaan ASN atau aparatur sipil negara yang dapat menjalankan tugas pemerintahan dalam berbagai sektor baik politik, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lain yang penting bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak bagi para pegawai non PNS yang bekerja di instansi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penlitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dalam mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dari para pegawai non PNS di instansi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih cukup banyak nasib dari pegawai non PNS yang masih belum diperhatikan dengan masih belum terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk berbenah dan memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka mengingat mereka juga berperan serta dalam menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Kata Kunci : hak, pekerjaan, aparatur
PEMENUHAN HAK HUKUM KEPEGAWAIAN BAGI NON PNS YANG BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH Bintang Aspanu Nebuchadnezzer; Ray Farhad Wibisono; Muhammad Sheehan Javieri Setiawan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17871

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya manusia yang besar. Salah satu upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang besar ini tentunya dengan menciptakan lapangan kerja salah satunya dengan keberadaan ASN atau aparatur sipil negara yang dapat menjalankan tugas pemerintahan dalam berbagai sektor baik politik, pendidikan, kesehatan, maupun sektor lain yang penting bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak bagi para pegawai non PNS yang bekerja di instansi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penlitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dalam mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak dari para pegawai non PNS di instansi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih cukup banyak nasib dari pegawai non PNS yang masih belum diperhatikan dengan masih belum terpenuhinya hak-hak yang mereka miliki, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk berbenah dan memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka mengingat mereka juga berperan serta dalam menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Kata Kunci : hak, pekerjaan, aparatur
Affirmative Legal Measures for Persons with Disabilities: Ensuring Accessibility in General Elections in Indonesia Bintang Aspanu Nebuchadnezzer
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25660

Abstract

This study examines the accessibility rights of persons with disabilities in the context of general elections in Indonesia based on national regulations and their implementation. Although Law Number 8 of 2016 and KPU Regulation Number 25 of 2023 have established inclusive political rights for persons with disabilities, challenges remain in practice, such as insufficient facilities and assistive devices at polling stations (TPS). Survey findings and election monitoring reports reveal a significant gap between regulations and their implementation, especially in providing adequate accessibility. This article also highlights the importance of affirmative legal policies, involvement of disability organizations, and stricter oversight to ensure full and equal political participation for persons with disabilities. The study concludes that structured and systematic efforts are needed to guarantee an inclusive democracy that upholds human rights and equality.
Co-Authors Muhammad Sheehan Javieri Setiawan Ray Farhad Wibisono