Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kepemimpinan Wali Nagari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo Insan Kamillia, Wulan; Syamsir, Syamsir; Aulia, Nanda; Mayar, Rosma; Angreini, Tiara
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v3i3.1644

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui peran kepemimpinan wali nagari dan kepala jorong dalam masyarakat, apa tugas dan fungsi wali dan kepala jorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor apa saja yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kepala nagari dan jorong. Wali Nagari dan Kepala Jorong, serta bagaimana solusi untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Wali Nagari dan Jorong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Wali Nagari, Kepala Jorong, dan Masyarakat di Nagari Pauh Duo khususnya Jorong Taratak Bukareh. Kesejahteraan masyarakat dalam suatu pemerintahan Nagari tergantung pada siapa dan bagaimana pemimpin Nagari tersebut memimpin, baik dari gaya kepemimpinannya, pola kepemimpinannya, dan sebagainya. Sejahtera artinya selamat, tenteram, sejahtera, atau tenteram, artinya bebas dari segala macam gangguan dan kesulitan. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, meskipun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi. Ya, hal ini bisa dilihat dari dimensi material dan dimensi non material. Dari sisi material dapat diukur dari pendapatan dan konsumsi.
Transparansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Pakan Rabaa Utara Angreini, Tiara; Syamsir, Syamsir
Al-DYAS Vol 5 No 2 (2026): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/aldyas.v5i2.9941

Abstract

Transparency in the distribution of social assistance funds is an important principle in realizing good governance, particularly in the Family Hope Program (PKH), which is intended for underprivileged communities. However, the implementation of transparency at the local level often has not run optimally. This study aimed to analyze the transparency of PKH fund distribution in Nagari Pakan Rabaa Utara, South Solok Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation involving nagari officials, PKH facilitators, and beneficiary and non-beneficiary communities. The results showed that the transparency of PKH fund distribution in Nagari Pakan Rabaa Utara had not been implemented optimally. Information regarding beneficiary criteria, distribution mechanisms, and lists of beneficiaries had not been openly published and was not yet easily accessible to the community. This condition resulted in targeting inaccuracies, both in the form of inclusion errors and exclusion errors. The factors influencing the transparency of PKH fund distribution included weak availability and access to public information, limited use of information technology, and suboptimal mechanisms for community monitoring and complaints. Thus, strengthening the transparency of PKH fund distribution requires the commitment of officials, information disclosure, and active community involvement so that social assistance program governance becomes more accountable, well-targeted, and equitable.