Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy
Hargo Basuki
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Gigi dalam Menangani Pasien Kasus Pencabutan Gigi tanpa Informed Consent (Studi pada Berbagai Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi di Pematangsiantar) Hargo Basuki; Bambang Fitrianto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2604

Abstract

Informed consent sebagai persetujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban informed consent dalam pelayanan pencabutan gigi, tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian Informed Consent pada kasus pencabutan gigi dan perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa informed consent pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan hukum mengenai kewajiban informed consent dalam pelayanan pencabutan gigi oleh dokter gigi di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, KUH Perdata dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tanggung jawab dokter gigi terhadap pasien dalam penyampaian Informed Consent pada kasus pencabutan gigi dimulai sebelum melakukan tindakan, seperti alat dan bahan steril, memeriksa riwayat medis pasien,  melanjutkan dengan tindakan pencabutan sesuai SOP dan mempertimbangkan kompetensi dokter, serta penatalaksanaan pencabutan gigi. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi dalam menangani pasien kasus pencabutan gigi tanpa informed consent pada berbagai tempat praktik mandiri dokter gigi di Pematangsiantar menunjukkan kesadaran pembuatan informed consent dalam setiap tindakan. Adapun 2 prinsip perlindungan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berupa: a). Perlindungan hukum preventif dan b). Perlindungan hukum represif. Dari segi perdata, diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap proses informed consent yang menyatakan setiap dokter gigi harus memastikan proses dilakukan secara menyeluruh. Dari segi pidana, diperlukan peningkatan pengawasan dan audit terhadap praktik dokter gigi secara berkala. Peneliti menyarankan agar setiap dokter gigi harus menyediakan informed consent dalam menangani pasien.
LEGAL PROTECTION FOR DENTISTS IN HANDLING PATIENTS IN CASES OF TOOTH EXTRACTION WITHOUT INFORMED CONSENT (STUDY AT VARIOUS INDEPENDENT PRACTICE PLACES FOR DENTISTS IN PEMATANGSIANTAR) Hargo Basuki; Bambang Fitrianto; Dahlan
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 2 No. 3 (2024): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59733/jishup.v2i3.92

Abstract

This study aims to determine and analyze legal regulations regarding the obligation of informed consent in tooth extraction services, the responsibility of dentists towards patients in providing informed consent in cases of tooth extraction and legal protection for dentists in handling patients in cases of tooth extraction without informed consent in various places. Independent practice of dentist in Pematangsiantar. The method in this research uses descriptive analytical empirical juridical research. The data sources obtained used primary data and secondary data. The data collection technique used is library research. The results of this research reveal that legal regulations regarding the obligation of informed consent in tooth extraction services by dentists in Indonesia have been regulated in various laws, including Law no. 36 of 2009 concerning Health, Law no. 44 of 2009 concerning Hospitals and now Law no. 17 of 2023 concerning Health. The dentist's responsibilities include providing sterile tools and materials, examining the patient's medical history, and carrying out extractions according to SOP and competency. Legal protection for dentists in cases of extractions without informed consent in Pematangsiantar reflects awareness of the importance of informed consent. UU no. 17 of 2023 emphasizes two principles of legal protection: preventive and repressive. If the dentist does not carry out the obligation to carry out informed consent, there could be civil and criminal consequences. This study recommends that every dentist provide informed consent in treating patients.
Co-Authors Bambang Fitrianto Dahlan