Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penambangan Pasir Ilegal Untuk Bahan Pembangunan Proyek Di Pasaman Barat Ibnu Qodri, M.; Alfauza Marpaung, Zaid
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 5 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Juli 20
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i5.1110

Abstract

The sand mining activities taking place in West Pasaman, specifically in the Paku River area, Kinali Nagari, Kinali District, are unauthorized or illegal mining activities carried out by several parties. The consequences of this mining have led to environmental damage, prompting local residents to report the matter to the West Pasaman District Police for legal action. This study aims to examine Islamic criminal law related to illegal sand mining used for construction projects in West Pasaman. The method used in this research is empirical juridical research using primary and secondary data. Factors that contribute to illegal sand mining in the Paku River area, Kinali Nagari, Kinali District, West Pasaman Regency include economic needs, demand for building materials, lack of supervision and legal socialization on mining, and the difficulty of obtaining people's mining licenses (IPR) or special mining business permits (IUPK). The results of the study show that illegal mining is regulated under Law No. 3 of 2020, specifically in Articles 158 to 164. Unauthorized sand mining is regulated in Articles 158 to 164 of Law No. 4 of 2009. From the perspective of Islamic criminal law, illegal sand mining that causes environmental damage is considered a prohibited act (jarimah), as explained in Surah Al-Baqarah 205, which emphasizes that humans have a responsibility to manage and utilize natural resources wisely to achieve prosperity and to protect the environment in all contexts.
Pemenuhan Hak Anak Bermain Player Unknown’s Battleground Perspektif Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Maslahat Sugiono, Sugiono; AlFauza Marpaung, Zaid
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2674

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pelaksanaan Hak Anak, termasuk hak bermain playerunknown’s battleground’s seperti yang ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maslahat. Masalah yang terjadi di Desa Bukit Sari, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, karena adanya larangan dari orang tua kepada anak dalam bermain game dan hal ini tidak sesuai dengan UU perlindungan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif  dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, lapangan dan wawancara.  Analisis data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menemukan bahwa di Desa tersebut dalam perspektif UU No.23 Tahun 2002, orang tua Di Desa tersebut tidak melaksanakan adanya hak anak dalam bermain, karena dengan bermain itu untuk kepentingan dan perkembangan anak, dan ada orang tua yang masi mengawasi dengan ketat. Jika dilihat dari kemaslahatan, apa yang dilakukn oleh orang tua itu sebenarnya suda sesuai dengan kemaslahatan, karena game itu mengandung unsur positif dan negative. Kesimpulannya bahwa pemenuhan hak anak dalam bermain playerunknown’s battleground’s harus tetap memperhatikan perspektif dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maslahat. Anak-anak memerlukan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang, serta melindungi hak-haknya dari segala bentuk pengaruh buruk, baik itu dari permainan game atau lingkungan sekitarnya.