Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI KABUPATEN PURWOREJO SEBAGAI GARDA TERDEPAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DAN JALAN RAYA Wahyono, Adi; Juniarti, Sony; Astapia, Nur
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.30460

Abstract

Abstrak Pemenuhan hak dan kewajiban bagi petugas kebersihan di Kabupaten Purworejo perlu diadakan peningkatan yang masif agar dalam bekerja memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi karena telah dipenuhinya apa yang menjadi hak bagi pekerja tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara empiris yakni menguraikan permasalahan yang ada kemudian menambahkan data primer serta sekunder yang didapatkan dari sumber resmi dinas terkait, selain itu memakai referensi yang sesuai dengan makalah yang dibuat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang ada di Purworejo sudah efisien dan kebersihan terjaga dari adanya pengaturan pengelolaan sampah yang dipilih sesuai dengan jenisnya. Maka upaya yang sudah dijalankan terus dikembangkan agar kinerja semua pihak di dinas lingkungan hidup terus menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Kesehatan menjadi faktor penentu petugas kebersihan dalam melakukan kerjanya, jadi hal itu perlu diperhatikan oleh dinas lingkungan hidup dan perikanan yang menaungi mereka. Jika keseluruhan prosedur dan peraturan perundang-undangan sudah dijalankan dengan benar, membuat komponen tersebut bisa membawa perubahan yang bagus terhadap kesejahteraan dan jaminan sosial. Selain itu upaya masyarakat yang sudah membantu menjaga kebersihan sampah yang dihasilkan bisa diapresiasi secara penuh. Memenuhi hak dan kewajiban bagi pekerja memang membutuhkan upaya yang konsisten antara tindakan dengan mengaitkan pada aturan yang berlaku di dalamnya sebagai penentu arah kebijakan hukum.