Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Syahputra, Zulfiadi Agus
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh Terhadap Pencegahan Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Akbar, Mufti; Yumna, Zaifi; Noviana, Verra; Pradana, Anjas Putra; Ananda, Ferdika; Akbar, Devin; Husaini; Syahputra, Zulfiadi Agus
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.24

Abstract

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, berdampak global pada kesehatan masyarakat. Sebagian besar kasus menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tempat penularan TBC yang tinggi, dengan angka 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakteristik petugas Lapas subseksi bimkeswat kelas II-B Meulaboh, tingkat pengetahuan dan sikap mereka terhadap pencegahan TBC, faktor risiko penularan TBC di Lapas kelas II-B Meulaboh, dan peran petugas dalam pencegahan TBC. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Lapas memiliki peran aktif dalam pencegahan TBC dengan melibatkan tim medis dari berbagai instansi secara sinergis. Warga binaan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk pemeriksaan dahak dan penilaian klinis. Upaya lainnya, sesuai instruksi Ditjen Pemasyarakatan, melibatkan skrining gejala, mobile rontgen x-ray, dan tes dahak bagi warga binaan, didukung oleh fasilitas transportasi dan layanan kesehatan. Inisiatif ini bertujuan menekan dan mengurangi kasus TBC di Lapas.
Perkembangan Qanun Aceh Dalam Perubahan Sosial dan Politik di Aceh Pradana, Anjas Putra; Akbar, Devin; Ananda, Ferdika; Husaini, Husaini; Akbar, Mufti; Noviana, Verra; Yumna, Zelfi; Syahputra, Zulfiadi Agus
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i1.100

Abstract

Artikel ini membahas perkembangan qanun di Aceh dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi di daerah tersebut. Qanun, yang merupakan produk hukum khas Aceh, memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, ketika hukum Islam menjadi landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Setelah era kolonialisme Belanda dan masa kemerdekaan Indonesia, perjuangan masyarakat Aceh untuk mempertahankan identitas Islam mereka tercapai dengan adanya pengakuan resmi melalui berbagai undang-undang otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menandai kebangkitan kembali qanun sebagai instrumen hukum yang penting di Aceh. Perubahan sosial dan politik, terutama setelah tragedi tsunami tahun 2004 dan perjanjian damai Helsinki tahun 2005, membawa stabilitas dan membuka jalan bagi rekonstruksi serta pembangunan di Aceh. Dalam konteks ini, qanun dikembangkan untuk mendukung proses tersebut, mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, ekonomi syariah, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Misalnya, Qanun Jinayat yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi sesuai syariat Islam sering menjadi sorotan karena tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional dan isu hak asasi manusia. Perkembangan qanun di bidang ekonomi dan pendidikan menunjukkan adaptasi Aceh terhadap dinamika modern sambil mempertahankan prinsip-prinsip Islam. Qanun tentang ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi yang adil dan berkeadilan, sementara qanun pendidikan memastikan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, perkembangan qanun di Aceh mencerminkan respons adaptif terhadap perubahan sosial dan politik, menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi dan good governance, serta menunjukkan potensi besar dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan di Aceh.
Co-Authors Akbar, Devin Akbar, Mufti Ananda, Ferdika Husaini Husaini Husaini Noviana, Verra Pradana, Anjas Putra Yumna, Zaifi Yumna, Zelfi