Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DELIVERY ORDER BARANG BANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF SALAM PADA TB. PUGA JAYA DI KOTA BANDA ACEH Edi Darmawijaya; Faisal Fauzan; Fadlan Mera
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.816

Abstract

Dalam melaksanakan penjualan, perusahan dapat melakukannya secara tunai, kredit dan DO (Delivery Order). Delivery Orderadalah dokumen surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan Delivery Order.konsumen umumnya menyukai pembelian secara DO, karena barang dalam jumlah banyak masih bisa disimpan di toko tempat pembelian barang tersebut. Dan hal ini menjadi solusi bagi pelanggan untuk memperoleh barang tanpa harus membawa pulang serta barang yang sudah dibeli tersebut. Dalam Islam pembelian semacam ini dikenal dengan Akad Salam yaitubentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahanbarang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Penelitian Delivery Order Barang Bangunan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana praktek jual beli delivery order pada akad salam pada jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jaya dan mengetahui analisis terhadap praktek dalam jual beli bahan bangunan di TB. Puga Jayamenurut perspektif akad salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi multi situs.Subjek data penelitian adalah Pemilik toko dan Konsumen. Data diperoleh dengan observasi dan interview. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan verifikasi. Untuk mengukur keabsahan data menggunakan standar kredibilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa delivery order barang bangunan menurut perspektif akadsalam pada TB. puga jaya di kota banda aceh sudah berjalan baik dibuktikan dengan adanya sighat akad yang dilakukan oleh penjual berbentukakad lisan dan tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menangguh pembayaran
TRANSAKSI JUAL BELI NON TUNAI ANTARA PETANI TAMBAK DAN PEDAGANG DALAM PERSPEKTIF AKAD BAI’ AL-DAIN: Suatu Penelitian di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur Sukma Klara Prihatini; Bismi Khalidin; Faisal Fauzan
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2 (2021): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.2009

Abstract

Petani tambak di Kecamatan Nurussalam tidak mempunyai modal yang cukup untuk memulai usaha pertambakan sehingga mereka terpaksa berhutang kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan meskipun mereka harus menerima persyaratan tertentu yang ditetapkan pedagang seperti tidak boleh menjual hasil panen kepada pihak lain dan harga penjualan yang mereka tetapkan lebih rendah daripada harga pasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli non tunai antara pedagang dan petani tambak, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil tambak, serta tinjauan akad ba’i al-dayn terhadap transaksi non tunai antara petani tambak dan pedagang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli non tunai ini dilaksanakan dengan cara petani tambak yang kekurangan modal berhutang kepada pedagang berupa kebutuhan yang diperlukan dengan syarat mereka harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai salah satu langkah pengembalian utang dan kemudian hasil penjualan tersebut dipotong dengan jumlah utang yang ada dan sisanya diserahkan kembali dengan jangka tempo tertentu. Seluruh perjanjian yang dilaksanakan tidak ada bukti tertulis serta tidak menghadirkan para saksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Terkait harga penjualan hasil panen ditetapkan langsung oleh pedagang dimana harga yang ditetapkan lebih rendah daripada harga di pasaran. Perbedaan harga tersebut mencapai Rp.1000-2000/Kg dan ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.
ANALISIS PENETAPAN UPAH BURUH PETANI CABAI BERDASARKAN WAKTU KERJA MENURUT PERSPEKTIF IJĀRAḤ ‘ALA AL-‘AMAL : Suatu Penelitian pada Petani Cabai di Kecamatan Lhoong Aceh Besar Willy Ninda Azhari; Bismi Khalidin; Faisal Fauzan
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i1.2022

Abstract

THE THEORY OF AL-MISBAH ON SUBSIDIZED GAS DISTRIBUTION: A Case Study of Banda Raya Sub-District, Banda Aceh, Indonesia Farah Saima; Faisal Fauzan
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2025): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jurista.v9i1.252

Abstract

The distribution of 3-kg subsidised LPG gas is part of the government’s policy to meet the energy needs of low-income communities. However, in practice, this distribution often faces various problems such as mistargeted allocation, hoarding, and fraud within the supply chain. These conditions demand strict and continuous supervision from various parties, including distribution agents. This study aims to analyse the realisation of subsidised LPG gas distribution oversight by PT Mitra Alam Jaya in Banda Aceh from the perspective of al-hisbah theory. In Islam, al-hisbah provides a normative and structural framework for the function of economic supervision, ensuring justice and preventing wrongdoing. This research employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with the owners and managers of the distribution agency, as well as field observations and documentation. The results show that PT Mitra Alam Jaya has implemented a standardised distribution and supervision system, including distribution records, stock monitoring, and routine reporting. However, challenges remain, including weak oversight at lower levels, a lack of moral control among distribution actors, and limited synergy with independent supervisory institutions. From the perspective of al-hisbah, a systematic supervisory system reflects the principles of amar ma’ruf nahi munkar and distributive justice. This study recommends strengthening supervision based on hisbah values, increasing moral education, and enhancing transparency in distribution data to achieve fair LPG governance.