<![CDATA[Abstract The Corruption Eradication Commission (KPK) was established in 2002 as a response to the rampant corruption in Indonesia. KPK is regulated through Law Number 30 of 2002 with a function as a law enforcement agency that aims to clarify legal politics in Indonesia. In the first period of President Joko Widodo's administration in 2014-2019, there was an amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law) to Law No. 19 of 2019 which surprised many parties. This research focuses on knowing the existence of the KPK after the revision of the KPK Law and how the character of the legal products resulting from the revision of the KPK Law. The results of this research show that (1) the KPK is no longer an independent institution; (2) the KPK is included in the executive branch; (3) the status of KPK employees has changed to the State Civil Apparatus or ASN; (4) all investigations and inquiries must be authorized by the supervisory board; and (5) the legal products resulting from the revision of the KPK Law are conservative and elitist. Keywords: KPK Institutionalization, Law No. 19/2019, Legal Product Character. Abstrak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai respon atas maraknya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. KPK diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan fungsi sebagai lembaga penegak hukum yang bertujuan untuk memperjelas politik hukum di Indonesia. Pada periode I pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019 terjadi perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang cukup mengejutkan banyak pihak. Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui bagaimana eksistensi KPK setelah adanya revisi UU KPK serta bagaimana karakter produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya (1) KPK tidak lagi menjadi lembaga independen; (2) KPK termasuk ke dalam lembaga eksekutif; (3) peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara atau ASN; (4) semua penyidikan dan penyelidikan harus melalui izin dewan pengawas; serta (5) produk hukum yang dihasilkan dari revisi UU KPK bersifat konservatif dan elitis. Kata kunci: Kelembagaan KPK, UU No. 19 Tahun 2019, Karakter Produk Hukum. ]]>
