<![CDATA[AbstractThe aim of this research is to explore the dynamics of legal politics, with a focus on responsiveness and elitist characteristics in the implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (omnibus law). The research method used is normative juridical, which is often referred to as doctrinal legal research, emphasizing the analysis of statutory regulations, legal documents and related literature to understand legal concepts and their application. The problem in this research is whether the Government is committed to legal reform through the nine ideals (Nawacita). The findings regarding one significant implementation is the omnibus law which was passed on November 2 2020. Even though it aims to simplify regulations and increase investment, the process of forming this law has drawn criticism regarding the lack of public involvement and executive dominance. Keywords: Legal Political Dynamics, Omnibus Law, Fast Track Legislation. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi dinamika politik hukum, dengan fokus pada responsivitas dan karakteristik elitis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law). Metode penelitian yang digunakan ialahh normatif yuridis, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait untuk memahami konsep hukum dan penerapannya. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah apakah Pemerintah berkomitmen untuk reformasi hukum melalui sembilan cita-cita (Nawacita). Adapun temuan mengenai salah satu implementasi signifikan adalah omnibus law yang disahkan pada 2 November 2020. Meskipun bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan investasi, proses pembentukan undang-undang ini menuai kritik terkait minimnya keterlibatan publik dan dominasi eksekutif. Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Omnibus Law, Fast Track Legislation.]]>
