Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Pertanian Berkelanjutan Melalui Program Pertanian Lahan Kering 10 Hektar Helena, Egberta; Himang, Willibrordus; Jamal, Muh
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 3 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i3.500

Abstract

AbstrakSebagai kabupaten termuda di Kalimantan Timur dan kaya akan sumber daya alamnya, kegiatan pembangunan di Mahakam Ulu terus gencar dilakukan guna mengejar ketertinggalan infrastruktur baik itu fisik maupun non fisik, termasuk pada bidang pertanian. Hal ini dipengaruhi letak dan jarak akses yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu yang memerlukan adanya kemandirian pangan untuk menekan biaya pemenuhan pangan yang terlalu tinggi. Sebagai langkah untuk menghindari eksplotasi lahan yang berlebihan, dan juga menjaga kualitas sumber daya alam yang ada, sejak tahun 2017 pemerintah mengeluarkan program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang pada program ini sendiri dipadu padankan dengan program lahan kering 10 hektar. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan deskripsi dan gambaran hasil temuan dalam penelitian, selain itu metode pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan program lahan kering 10 hektar sudah mengarah pada usaha pertanian yang berkelanjutan. Disamping itu perlu adanya penambahan sumber daya manusia dari sisi tenaga teknis dan penguatan pemahaman masyarakat dari sosialisasi terkait pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pertanian.Kata Kunci: Pertanian, Pertanian Berkelanjutan, Lahan Kering AbstractAs the youngest regency in East Kalimantan and rich in natural resources, development activities in Mahakam Ulu are vigorously carried out to catch up with infrastructure, both physical and non-physical, including in the agricultural sector. This is influenced by the location and access distance in Mahakam Ulu Regency, which requires food self-sufficiency to reduce the high cost of food supply. As a measure to avoid excessive land exploitation and to maintain the quality of existing natural resources, the government launched a sustainable agricultural land protection program in 2017, which is integrated with the 10-hectare dry land program. This study uses a descriptive qualitative approach to provide a description and overview of the findings in the research, and data collection is conducted using literature study. The findings in this study indicate that the 10-hectare dry land program has already moved towards sustainable agricultural efforts. In addition, there is a need for additional human resources in terms of technical personnel and strengthening public understanding through socialization regarding the importance of maintaining sustainability in agriculture.Keywords: Agriculture, Sustainable Agriculture, Dryland Agriculture
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mahakam Ulu Surya, Iman; Remon, Yusi; Angun, Indira Reisia; Yuliana, Yuliana; Himang, Willibrordus
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 1 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i1.476

Abstract

AbstractMahakam Ulu is a new Regency that was established independently in 2012 apart from West Kutai Regency. This research aims to determine the impact of technology in government agencies which is a challenge that must be overcome by Mahakam Ulu Regency in implementing Electronic Government in the Personnel and Human Resources Development Agency. The need for the use of e-Gov itself has developed from year to year, the Mahakam Ulu Regency government is required to be able to work hard and be proactive in dealing with current developments with the use of modern technology. This research method uses qualitative research, which is research that describes all research events that occur in the field using literature studies. The research results show that the implementation of e-Gov cannot still be said to be optimal because it is still experiencing delays in adapting to the existing technological conditions at BKPSDM Mahakam Ulu Regency: First, employee performance is always increasing, but on a digital document basis, report documents are still often delayed. Second, human resource factors (disposition) or government officials still have difficulty absorbing updated information related to the implementation of e-Gov, so special guidance is needed to be able to survive with the aim of good governance.Keywords: Government Governance, Electronic Government AbstrakMahakam Ulu merupakan Kabupaten baru yang berdiri sendiri pada tahun 2012 terlepas dari Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak teknologi di instansi pemerintahan menjadi tantangan yang harus di lalu oleh Kabupten Mahakam Ulu dalam penerapan Electronic Government di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kebutuhan penggunaan e-Gov sendiri mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupetan Mahakam Ulu di tuntut untuk bisa berkerja keras dan proaktif dalam menangani perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi modern. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualiatatif merupakan penelitian yang mempaparkan segala peristiwa penelitian yang terjadi di lapangan dengan batuan studi literature. Hasil Penelitian menunjukkan penerpan e-Gov masih belum bisa dikatakan optimal karena masih mengalami keterlambatan penyesuaian dengan kondisi teknologi yang ada di BKPSDM Kabupaten Mahakam Ulu : Pertama, Kinerja pegawai selalu mengalami peningkatan tetapi secara basis digital document masih sering mengalami keterlambatan dokumen laporan. Kedua, Faktor sumber daya manusia (disposisi) ataupun aparat pemerintahnya masih kesulitan menyerap informasi pembaruan terkait penerapan e-Gov sehingga diperlukan bimbingan khusus agar bisa survice dengan tujuan good governece.Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Electronic Government