Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of International Law Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia
Lumunon, Theodorus HW
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Meniti Perkembangan Hukum Kesehatan Dan Permasalahan Pendidikan Hukum Di Indonesia Tambun, Jerry Gabriel; Potale, Wempi H; Lumunon, Theodorus HW
Jurnal MHKI Vol 4 No 01 (2024): April
Publisher : Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53337/jhki.v4i1.103

Abstract

Tulisan ini mengkaji perkembangan hukum kesehatan dalam kaitannya dengan pendidikan hukum di Indonesia. Permasalahan yang dibahas adalah tentang pendidikan hukum termasuk teknik pengajaran hukum dan tekanan pendidikan hukum baik dari kalangan akademisi maupun profesional. Dengan melihat pengalaman pendidikan hukum secara empiris diperoleh bahwa situasi pendidikan hukum berorientasi pada akademis meski tanpa menekankan pada aspek pendidikan profesi hukum. Secara metodologis, penulisan ini bertumpu pada sejarah empiris dengan menggunakan sumber literatur baik buku, jurnal maupun berbagai dokumen yang ada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyajikan hasil observasi secara deskriptif dan yuridis. Artinya, di satu pihak dengan menggunakan standar normatif, di pihak lain ditunjukkan secara empiris sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang seharusnya (norma) dan hukum dalam kenyataan (law in action). Perkembangan ilmu hukum kesehatan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya program-program hukum kesehatan pada tingkat institusi dengan orientasi dan penekanan khusus sesuai dengan misi pendidikan program magister hukum kesehatan pada masing-masing lembaga pendidikan. Tiga mata rantai yang berperan dalam perkembangan hukum kesehatan adalah perbaikan tanaman yang tumbuh secara mediko-legal, yang memelihara ilmu hukum itu sendiri, dan hukum kedokteran yang mengairinya. Sehingga tumbuhnya pohon hukum kesehatan berjalan sesuai jati dirinya namun tidak lepas dari yang lain
The Implementation of Law Enforcement In Combating Terrorist Financing in Indonesia Pati, Nova Vincentia; Senewe, Emma Valentina; Kalalo, Merry Elisabeth; Waha, Caecilia Johanna; Lumunon, Theodorus HW
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement in Indonesia terrorism has encountered enormous difficulties when it comes to combating terrorist financing. In contrast, the terrorists who have been imprisoned found that the punishment given by the judge in the court and the deradicalization programs offered by BNPT, the National Counter Terrorism Agency, does not deter them from recidivism. Our research question is whether or not the implementation of law enforcement in combating terrorist financing in Indonesia has deterred terrorists from re-offending. The methodology used in this research is a qualitative method that employs two case studies through in-depth interviews to determine whether or not the implementation of law enforcement in combating terrorist financing through penal and non-penal laws in Indonesia has made ex-convict terrorists refrain from rejoining terrorist organizations. The findings show a gap in the law that needs to be corrected to make the implementation of law enforcement in combating terrorist financing work properly. The spirit of progressive law, namely to offer justice and to provide happiness to the people and aligned with the aims of forming the Indonesian government, was stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Pancasila, and the body of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It concerned human rights principles, and a former convict of terrorist funding is a victim of economic, social, cultural, psychological, and political injustice. The main reason for former convicts of terrorist funding joining terrorist funding groups is because they experienced mistreatment by their families, their communities, and even their government, who in this case is the Indonesian government.
Co-Authors Pati, Nova Vincentia Potale, Wempi H Senewe, Emma Valentina Tambun, Jerry Gabriel Waha, Caecilia Johanna