Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Hukum Keluarga Islam Melayu Indonesia Rizhan, Afrinald; Akbar, Ahmad RozaI
Jurnal Az-zawajir Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Az-Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v4i2.411

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.
ANALISIS TEORI MUKHOTTIAH DAN MUSHOWWIBAH KAJIAN KRITIS TERHADAP DINAMIKA PENETAPAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER Akbar, Ahmad Rozai
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 10 No 2 (2024): December
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v10i2.225

Abstract

This research aims to analyze the Mukhottiah and Mushowwibah theories in the context of contemporary Islamic law, focusing on their ability to respond to the dynamics of the times. Mukhottiah theory, which emphasizes a single truth, provides legal stability, while Mushowwibah theory offers flexibility that is responsive to social and economic changes. This research uses a library research method with a descriptive-critical qualitative approach, which utilizes relevant literature to evaluate the principles and application of both theories. The results show that Mukhottiah is suitable for laws that require certainty, while Mushowwibah is relevant in modern issues that require context adaptation. These two theories, when applied in balance, allow Islamic law to remain stable and relevant, making it a guideline capable of effectively addressing contemporary challenges for Muslims in various contexts.
REKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN: IMPLIKASI PENDIDIKAN, STATUS SOSIAL EKONOMI, DAN LATAR BELAKANG BUDAYA TERHADAP KESETARAAN DALAM KEMITRAAN Akbar, Ahmad Rozai
Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol 11 No 1 (2025): June
Publisher : Sekolah Tinggi Islam Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61817/ittihad.v11i1.267

Abstract

This study re-examines the concept of Kafa'ah in Islamic marriage which has been oriented towards equality of religion, lineage, and economy, but ignores the factors of education, socio-economic status, and culture that influence the implementation of society. The purpose of the study is to explore the relationship between these three factors and Kafa'ah, identify the impact of conceptual reconstruction on partnership equality, and the role of women's empowerment in determining the criteria for Kafa'ah. The library method with content analysis was carried out through a review of literature, journals, and normative sources of Islamic family law. The data shows that education is a new criterion for Kafa'ah in urban communities, while socio-economic hierarchy is still dominant in traditional communities. The conclusion states that inclusive reconstruction of Kafa'ah can improve gender equality and the welfare of couples, while strengthening women's position in determining their choice of partners independently. These results have implications for the development of regulations and public education to encourage more egalitarian marriage practices
Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Turki Rosadi, Imron; Akbar, Ahmad Rozai
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i1.364

Abstract

Artikel ini mengkaji pokok-pokok hukum keluarga Islam di Turki dengan inti ulasan artikel ini adalah bagaimana sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Turki dan apa saja pokok-pokok perubahan hukum keluarga di Turki dengan menggunakan tulisan. Tulisan ini menemukan bahwa kemajuan perubahan hukum keluarga di Turki yang dimulai dari al-Majallâh (1876), The Footrest Law of Family Right (1917), Turkish Respectful Code (The Turkish Civil Code of 1926) mungkin merupakan reaksi terhadap dampak dan perubahan kondisi sosial. , permasalahan perundang-undangan, dan perekonomian yang belum stabil, apalagi saat itu masyarakat Turki masih menghadapi keadaan darurat yang bersifat darurat. Kemudian item perubahan hukum keluarga di Turki dipisahkan menjadi dua ruang lingkup, yaitu munakahat dan mawaris, dimana bagian dari munakahat itu sendiri meliputi, khitbah, batasan usia minimal untuk menikah, larangan menikah, poligami, walimah, pembatalan pernikahan, pernikahan itu tidak dilegalkan, terpisah, balas jasa secara terpisah, sedangkan di Mawaris termasuk, wasiat dan jumlah pembagian antara laki-laki dan perempuan dinaikkan
Hukum Kelurga Islam Melayu di Indonesia Rizhan, Afrinald; Akbar, Ahmad Rozai
JURNAL AZ-ZAWAJIR Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Az Zawajir
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/jaz.v5i2.370

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pluralistik dan kaya akan kebudayaan memiliki prosesi adat yang sangat beragam. Kebudayaan tersebut bahkan telah menjadi hukum yang ditaati dan memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh masyarakat setempat dan biasa dikenal dengan hukum adat. Segala macam hal diatur dalam hukum tidak tertulis ini, hingga merambah kepada keterkaitan dan relasi dengan Islam. Meskipun Islam bukanlah agama yang pertama hadir dan berinteraksi dengan budaya Melayu namun kehadiran Islam tentunya memberi pengaruh dan dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat suku Melayu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adat. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan pustaka sebagai data dasar yang dalam ilmu penelitian dapat digolongkan sebagai data sekunder. Sebagian data yang didapatkan sumbernya dari buku, jurnal dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hukum keluarga masyarakat Melayu di Indonesia bersumber dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Daerah. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis pada hukum keluarga yang berlaku pada masyarakat melayu di Indonesia antara lain: adat istiadat, Agama Islam, dan Kearifan lokal. Perkembangan hukum keluarga Islam Melayu di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tradisi lokal, pengaruh kolonial, kebijakan nasional, perubahan sosial, dan pengaruh global. Hukum keluarga Islam di Indonesia terus berevolusi untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman