Yuniar Rahmatiar
Universitas Buana Perjuangan, Karawang, Indonesia

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Penyelamatan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nuzul Adnin Tasry; Farhan Asyhadi; Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5805

Abstract

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran strategis untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Namun, dalam pelaksanaannya, BPR kerap menghadapi persoalan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang dapat mengganggu kinerja keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contoh yang terjadi di BPR Kabupaten Karawang wilayah industri padat penduduk, kasus kredit macet pada BPR PT. Karawang Jabar menjadi perhatian khusus, salah satu kredit macetnya yaitu peminjaman modal usaha. Latar belakang di atas di temukan permasalahan yang menjadi bahan krusial peneliti diantaranya dua rumusan, yaitu: (1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di BPR Karawang Jabar? dan (2) Bagaimana proses penyelamatan serta penyelesaian kredit macet di BPR Karawang Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan legislatif, studi kasus, dan metodologi penelitian hukum normatif. Untuk memahami bagaimana hukum digunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka undang-undang dan peraturan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Data kemudian dievaluasi secara deskriptif dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet di BPR Karawang Jabar disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya analisis kelayakan kredit. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan debitur, dan kebutuhan sosial mendesak. Penyelesaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu restrukturisasi kredit dan penyelesaian hukum berupa eksekusi jaminan atau gugatan ke pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPR.
Legal Standing Perusahaan Alih Daya Dalam Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja PKWT (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Jkt.Pst) Karina Viyanda; Muhamad Abas; Yuniar Rahmatiar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5841

Abstract

Sistem outsourcing di Indonesia awalnya dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran, namun sering menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam PHK terhadap pekerja PKWT. Ketidakjelasan tanggung jawab antara perusahaan alih daya dan pengguna jasa kerap memicu sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perusahaan alih daya dalam PHK pekerja PKWT berdasarkan peraturan yang berlaku serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 176/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst. Jenis penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya kedudukan hukum perusahaan alih daya akibat regulasi yang belum tegas. Putusan hakim mempertimbangkan keadilan, tetapi perlindungan bagi pekerja PKWT belum optimal. Diperlukan regulasi yang lebih jelas guna memastikan adanya kepastian serta perlindungan secara hukum.
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pemalsuan Data Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Desi Ayu Oktapianti; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abas
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6107

Abstract

Sebagai pejabat publik, Petugas Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang untuk menerbitkan akta otentik untuk bangunan dan tanah. Akta Notaris/PPAT, di sisi lain, adalah dokumen sah yang dibuat melalui prosedur hukum dan memainkan peran penting dalam semua interaksi hukum di masyarakat. Telah tercatat kasus-kasus operasi mafia tanah yang memanfaatkan posisi PPAT dan Notaris. Untuk menyelidiki situasi sebenarnya dan mencapai pemahaman yang akurat sesuai dengan hukum atau berdasarkan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum-analitis, dengan fokus pada suatu peristiwa (kegiatan). Ada indikasi bahwa terdapat masalah hukum dalam kasus ini karena hak atas    tanah    telah    dialihkan    tanpa    persetujuan    para    pihak.    Dalam    Putusan    No. 250/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt., pengadilan menemukan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen sah yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain telah terbukti secara meyakinkan.
Legal Protection and Rights of Indigenous Peoples: Legal Certainty in Managing Natural Resources Yuniar Rahmatiar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.4999

Abstract

Indigenous peoples possess traditional rights to natural resources within their territories, yet these rights are frequently overlooked or marginalized due to inadequate policies and regulations. This research aims to examine the legal protection of the Baduy tribe's rights in managing natural resources and to explore how legal certainty can be achieved in this regard. Utilizing a normative juridical approach, the study analyzes relevant laws and regulations pertaining to indigenous rights and state-provided legal protection. The findings reveal that the recognition and protection of customary law communities in Indonesia highlight the state's commitment to supporting social entities with autonomy over their lives. Despite the pressures of modern integration, indigenous peoples continue to uphold their identity, traditions, and customary rights. Legal acknowledgment of these rights is enshrined in the 1945 Constitution and various laws, including Law No. 5 of 1960 on Agrarian Affairs, Law No. 4 of 2009 on Mining, Law No. 41 of 1999 on Forestry, and Law No. 7 of 2004 on Water Resources. However, effective implementation is often hindered by regulations that do not adequately address customary rights. While Constitutional Court Decision No. 35 of 2012, which recognizes customary forests as belonging to indigenous communities, represents significant progress, challenges persist. The need for revisions to create more inclusive laws or regulations is pressing. For the Baduy tribe, Lebak Regency Regional Regulation (Perda) Number 32 of 2001 on the Protection of Ulayat Rights is a critical development. This regulation offers legal certainty and safeguards their traditional rights, including customary land and natural resources, and tackles issues like illegal logging and forest encroachment. By acknowledging local wisdom and customs, this regulation aims to preserve Baduy culture and enhance security and social stability in their area.
Law Enforcement against Perpetrator Disposal Toxic And Hazardous Waste Not in Accordance with Management in Karawang Regency Yuniar Rahmatiar
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.5414

Abstract

Indonesia's rapid economic development like two sides mutually exclusive currencies depart behind. In one side This development can be give welfare and prosperity for all over society, on the other hand development economy give bad impact especially in matter pollution and damage environment. Not a few We Look damage environment in various the area that is currently develop rapid including in Karawang Regency. One of reason pollution and damage environment caused by waste material dangerous and poisonous or the usual We know with toxic and hazardous waste. Toxic And Hazardous waste that is managed in a way No appropriate can impact Serious to environment and health society, so that need firm and effective handling. Research This aiming For analyze enforcement law to perpetrator disposal Hazardous and Toxic Materials) waste that is not in accordance with applicable governance, and identify factor obstacles and efforts made For overcome problem The research method used is approach legal normative, with analyze regulation relevant legislation, studies cases, and documents law others. Research results show that Enforcement law to perpetrator disposal Hazardous and Toxic Materials waste in Karawang Regency is very important For prevent pollution environment and protect health society. Law Number 32 of 2009 and Regulations Government Number 101 of 2014 has arrange obligation management Toxic and Hazardous waste with permission as well as give sanctions firm for violations. However, the elimination of Article 102 through Job Creation Law weaken effort enforcement law with remove sanctions criminal, so that potential increase risk pollution. Toxic And Hazardous waste that is not managed with Good can pollute land, water and air, damaging ecosystem, reducing productivity agriculture, as well as trigger disturbance health Serious like disturbance breathing, organ damage, to disease chronic. Impact This confirm importance management good toxic and hazardous waste and enforcement effective law For guard sustainability environment and health public.
Effectiveness of Implementing Law No 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management In B3 Waste Utilization Activities at PT Dame Alam Sejahtera Penas Simanjuntak; Yuniar Rahmatiar; Muhammad Abbas
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 6 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i6.3755

Abstract

This study aims to analyze the legal framework for the management of Hazardous and Toxic Waste (B3 waste) based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as to examine the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management in B3 waste utilization activities at PT. Dame Alam Sejahtera. This research employs an empirical legal method with a juridical-empirical approach through literature study and field research. The results of the study indicate that the legal framework for B3 waste management in Indonesia is comprehensive, covering obligations for waste management, environmental permitting, supervision, and legal sanctions for business actors. In practice, PT. Dame Alam Sejahtera has carried out B3 waste utilization activities by processing waste into construction products such as paving blocks and bricks, and has fulfilled administrative requirements including technical approvals, environmental approvals, and business licensing. However, the effectiveness of the regulatory implementation still indicates that technical aspects of processing and environmental impact control require further attention. This is reflected in the need to improve consistency in production processes, strengthen product quality testing, and implement continuous environmental monitoring. Thus, although administrative licensing requirements have been fulfilled, optimization of regulatory implementation is still necessary to ensure that the objectives of environmental protection and management can be achieved more effectively and sustainably.