Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment
Wahyu Kuncoro
Manajemen Bencana, Universitas Indonesia
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Komparasi studi kasus pemerintah Jepang dan Indonesia dalam pendidikan pengurangan risiko bencana dalam konteks masa pandemi covid-19 Wahyu Kuncoro
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.947

Abstract

Latar Belakang: Sejak dinyatakan adanya pandemi COVID-19 oleh WHO, banyak negara menutup sekolah-sekolah untuk melindungi anak-anak dari keterpaparan virus yang dapat saja terjadi pada saat berada di lingkungan sekolah. Kekhawatiran semakin lama anak-anak tidak kembali ke sekolah dapat mengancam ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke empat yaitu pemenuhan hak mendapatkan Pendidikan Berkualitas di tahun 2030. Studi ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia dalam merespon dampak pandemi COVID-19 di sektor pendidikan. Metode: Studi ini menggunakan metode peninjauan literatrasi yang berkaitan dengan kebijakan sektor pendidikan di kedua negara. Temuan: Hasil dari tinjauan literatur didapatkan bahwa baik pemerintah Jepang maupun pemerintah Indonesia merespon dampak pandemic pada sektor pendidikan dengan cara yang sama yaitu melakukan penutupan sekolah-sekolah untuk melindungi keselamatan dan Kesehatan dari warga sekolah. Kedua pemerintah juga mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemberian bantuan dalam mendukung metode belajar dari rumah. Perbedaan yang mendasar adalah anjuran penutupan sekolah tidak menggunakan legalitas dokumen, sementara pemerintah Indonesia menggunakan surat edaran Menteri. Kesimpulan: Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia memperlihatkan bahwa dalam situasi darurat respon yang dilakukan perlu didukung oleh kebijakan.
Co-Authors