<![CDATA[Indonesia membutuhkan 2(dua) kilang baru dengan kapasitas 300 ribu bph untuk mengatasi imporBBM. Pemerintah telah menerima beberapa pengajuan rencana pembangunan kilang baru dari beberapainvestor seperti Saudi Aramco dan Kuwait Petroleum melalui kerja sama dengan Pertamina.Namun belumada keputusan yang konkrit untuk kerjasama terkait, sehingga Pemerintah perlu mencari strategi untukterwujudnya pembangunan kilang tersebut, termasuk cara pengadaan minyak mentah untuk bahan baku,penentuan konfi gurasi kilang serta pola pendanaannya. Untuk menyatukan pendapat terkait pengembangankilang, LEMIGAS telah melakukan FGD (Focus Group Discussion) pada 26 Juni 2014 di Bogor denganpeserta lintas kementrian. Hasil presentasi & diskusi dari berbagai sudut pandang diperoleh gambaranbahwa pemerintah harus segera membangunan kilang baru, memilih pola pendanaan yang layak, dan mampulaksana. Pemilihan konfi gurasi kilang BBM & petrokimia mampu memberikan marjin lebih baik, karenamenghasilkan produk petrokimia yang lebih ekonomis dan memaksimalkan pemanfaatan hidrokarbon,serta mengoptimalkan penggunaan utilitas. Kilang pembiayaan swasta memberikan IRR sebesar 6% tanpainsentif dari pemerintah. Dengan insentif (tax allowance atau tax holiday dan pembebasan PPN barangkena pajak strategis) IRR akan meningkat menjadi 7%. Namun inipun belum cukup menarik untuk investorswasta, yang memerlukan IRR minimum sebesar 12%. Skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta (KPS)yang disertai insentif dapat meningkatkan IRR menjadi sekitar 10-12%. Kenaikan IRR ini diakibatkanoleh 70% equity merupakan dana pemerintah. Meskipun demikian, kemungkinan pelaksanaan pendanaansecara KPS akan memerlukan proses dan waktu cukup panjang. Pembiayaan oleh Pemerintah seluruhnyadapat memberikan IRR 8,4%. Ini akan menarik apabila Pemerintah dapat menjual obligasi valas atauSuku valas/obligasi syariah yang dimasa lalu dengan kupon/imbal jasa lebih rendah dari 6% dan menurun.]]>
