Nurwidya Oktavira
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Pemetaan Solvabilitas APBD Pemerintah di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat 2021-2023 Nurwidya Oktavira; Siti Sriningsih
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/ekoma.v4i1.6087

Abstract

Analisis keuangan merupakan upaya untuk mengenali sifat-sifat keuangan dengan merujuk pada laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Sejak lama, rasio solvabilitas biasanya lebih sering digunakan dalam konteks perusahaan. Dalam studi ini, penulis akan berkonsentrasi pada pemerintahan lokal. Dengan kata lain, peneliti akan melaksanakan studi tentang pemetaan keterampilan keuangan APBD Pemprov Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2021 hingga 2023. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar analisis tingkat kemampuan membayar utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Nusa Tenggara Barat selama periode 2021 hingga 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peta keterampilan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah Nusa Tenggara Barat pada rentang tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Penilaian terhadap kemampuan keuangan anggaran dilakukan dengan mengukur rasio solvabilitas, indeks solvabilitas, dan indeks dimensi yang berhubungan dengan solvabilitas anggaran. Seluruh perhitungan ini adalah tahap akhir dalam mengevaluasi tingkat solvabilitas anggaran tersebut. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan anggaran di Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Lombok, Provinsi NTB, memperlihatkan indikasi yang menggembirakan. Antara tahun 2021 hingga 2023, seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Lombok telah memenuhi kriteria nilai kesehatan keuangan Pemerintah Daerah terkait solvabilitas anggaran.