Nasution, Alvin Hamzah
Universitas Negeri Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

FUNGSI PERLINDUNGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP NASABAH DEPOSAN Nasution, Alvin Hamzah
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 1 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap nasabah deposan, mustahil akan tetap bertahan sebagai nasabah pada bank tertentu. Perlindungan hukum nasabah deposan merupakan aspek penting dalam kapasitasnya sebagai konsumen bank. Kehadiran OJK membawa perubahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah deposan.Bagaimanakah prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan nasabah deposan? Mengapa nasabah deposan penting untuk dilindungi secara khusus melalui OJK? Bagaimanakah fungsi perlindungan konsumen dari OJK terhadap nasabah deposan?Prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab produk, prinsip tanggung jawab profesional, prinsip ganti rugi, prinsip keterbukaan, dan prinsip penyelesaian sengketa perlindungan terhadap nasabah deposan. Pentingnya nasabah deposan dilindungi secara khusus karena fungsi bank sebagai lembaga perantara. Fungsi perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK terhadap nasabah deposan dilakukan secara terintegrasi.Agar bank dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen kepada para nasabahnya maupun kepada masyarakat pada umumnya. Agar bank memberikan pelayanan informasi terhadap nasabah deposan secara transparan dan akuntabel sepanjang informasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip rahasia bank. Agar OJK benar-benar melaksanakan fungsi perlindungan konsumen secara terintegrasi dan bertanggung jawab.
Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 Nasution, Alvin Hamzah
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 10, No 1 (2018): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) JUNI
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji  Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/Kppu-M/2017, sesuai dengan Teori Kontrol Sosial dan Teori Keadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan contoh nyata dari fungsi kontrol sosial dari pada hukum yang tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal. 2) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha.