Nur Salsabilah Harahap
Universitas Negeri Medan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Dampak Kebijakan Daendels Terhadap Masyarakat Indonesia Nur Salsabilah Harahap; Djumar Yorendi Sumbayak; Nurdilla Ramadhani
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 1, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v1i2.4190

Abstract

Herman Willem Daendels, yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, tiba di Jawa pada tahun 1808 dan memulai era baru dalam pemerintahan kolonial Belanda. Dalam periode jabatannya dari 1808 hingga 1811, Daendels menerapkan kebijakan sentralisasi kekuasaan, menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan, dan membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan untuk mempermudah administrasi. Kebijakan-kebijakan ini termasuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan, yang meskipun revolusioner, juga menimbulkan masalah serius terkait perlakuan terhadap buruh yang bekerja dalam kondisi tidak manusiawi. Selain itu, Daendels berupaya memberantas korupsi dalam birokrasi dengan mengubah status bupati tradisional menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis kebijakan Daendels dan dampaknya terhadap perdagangan antar benua serta struktur ekonomi global. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi interaksi Daendels dengan masyarakat lokal dan dampak sosial-ekonomi dari kebijakannya, serta menciptakan ketimpangan struktural antara kekuasaan kolonial dan masyarakat Indonesia. Herman Willem Daendels, who was appointed Governor General of the Dutch East Indies by Louis Bonaparte, arrived in Java in 1808 and began a new era in Dutch colonial administration. During his period of office from 1808 to 1811, Daendels implemented a policy of centralizing power, making Batavia the center of government, and dividing the island of Java into 23 residencies to simplify administration. These policies included the construction of infrastructure such as the Anyer-Panarukan Post Highway, which, although revolutionary, also raised serious problems regarding the treatment of workers working in inhumane conditions. Apart from that, Daendels attempted to eradicate corruption in the bureaucracy by changing the status of traditional regents to paid government employees. This research uses a literature study method to analyze Daendels' policies and their impact on intercontinental trade and the global economic structure. Through qualitative analysis, this research explores Daendels' interactions with local communities and the socio-economic impact of his policies, as well as the creation of structural inequality between colonial powers and Indonesian society.