Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Erfandi Erfandi
Dosen Kenegaraan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Unusia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Relevansi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Erfandi Erfandi; Akhmad Fauzi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 5 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i5.2167

Abstract

Presidential Threshold selama ini dimaknai sebagai syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik yang masuk ke Parlemen. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial dengan pemilu serentak seperti Indonesia, keberadaan presidential threshold seharusnya dimaknai sebagai syarat keterpilihan Presiden dan wakil Presiden seperti halnya dibeberapa negara dengan sistem presidensial seperti Brazil, Turki ataupun Argentina. Dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak antara pemilihan Presiden dengan parlemen, sudah tidak lagi relevan jika perolehan suara partai politik di parlemen menjadi acuan untuk dapat atau tidaknya mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Karena selain suara partai politik belum ditentukan besaran perolahan porsentasenya juga secara kelembagaan, posisi legislatif paralel dengan eksekutif. Sehingga tidak ada hubungannya suara partai politik di parlemen dijadikan acuan untuk menentukan pencalonan Presiden. Tentunya berbeda halnya dengan system pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer sangat wajar jika suara parlemen dijadikan rujukan dalam pemerintahan, karena mayoritas kebijakan pemerintahan dalam sistem parlementer ditentukan oleh parlemen sendiri.
Co-Authors Akhmad Fauzi