This Author published in this journals
All Journal Yustisia
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASEAN WAY DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sefriani Sefriani
Yustisia Vol 3, No 1: April 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i1.10128

Abstract

AbstractASEAN is not free from conflict among its members. For the example is Conflict between gunmen called themselves as representative of Sulu Kingdom with Malaysian policeman, conflict territory surrounding preh vihear temple between Cambodia and Thailand, conflict ambalat between Indonesia-malaysia potentially disturb peace and security of regional. Nothing done by ASEAN as organization which is most responsible to peace and stability at South East Asia Region. This matter caused by ASEAN way followed by ASEAN as conflict Resolution. ASEAN Way claim ASEAN applied non intervention to domestic affair of its member. ASEAN way claim also unanimous vote in decision making. ASEAN way often make ACEAN became contra productive toward existence of ASEAN itself. Constructive intervention or flexible engagement or enhanced interaction is solution offered to enhance ASEAN more advantage for South East Asia Region. AbstrakASEAN tidaklah bebas dari konflik antar anggotanya. Sebut saja beberapa waktu yang lalu konflik antara Sekelompok orang bersenjata yag menamakan dirinya perwakilan kerajaan Sulu dengan Pasukan Polisi Diraja Malaysia; konflik perbatasan di sekitar kuil preh vihear antara Kamboja dengan Thailand; Konflik kawasan ambalat antara Indonesia-Malaysia dan lain-lain yang berpotensi mengganggu   perdamaian dan keamanan regional. Tidak ada upaya sedikitpun yang dilakukan ASeAN sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap perdamaian keamanan kawasan asia Tenggara. Hal ini diakibatkan oleh ASeAN Way yang merupakan mekanisme penyelesaian snegketa yang dianut oleh ASeAN yang menuntut ASeAN bersikap non intervensi terhadap urusan dalam negeri anggotanya. ASeAN Way juga menuntut pengambilan suara berdasarkan mufakat. Apa yang dianut ASeAN ini terkadang menjadi kontraproduktif terhadap keberadaan ASeAN. Constructive intervention atau yang disebut juga dengan flexible engagement, atau enhanced interaction merupakan solusi yang ditawarkan untuk mendorong agar keberadaan ASeAN menjadi lebih berarti bagi kawasan
INVESTMENT ARBITRATION BAGI NEGARA BERKEMBANG DAN TERBELAKANG Sefriani Sefriani
Yustisia Vol 2, No 2: August 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i2.10186

Abstract

AbstractThe main problem statements in this research is what factors cause almost no developing countries and last developing countries win before the investment arbitration. This thesis employs normative method of research with qualitative analysis. The result of this thesis show that BIT is the main factor caused it. The BIT contain vagueness term, arbitrator of investment arbitration do open ended interpretation toward the term, and  cause damage to developing countries and last developing countries. The solution for this phenomena is that developing countries as capital importer should be aware, careful and has equal bargaining power in the process of adoption of BIT with developed countries as capital exporter. Equal bargaining power can be achieved if developing countries has independency, have no dependency in any matters such as economic politics,, security and defence, etcKeywords: investment arbitration, Bilateral investment treaty, dispute resolutionAbstrakMasalah utama yang diteliti dalam penelitian ini   adalah faktor-faktor penyebab kekalahan negara berkembang dan terbelakang di depan forum investment arbitration. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, histori, dan konsep. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIT menjadi factor utama penyebab semuanya itu. BIT berisikan ketentuan-ketentuan yang sangat berpihak pada kepentingan negara eksportir modal. Banyak ketentuan yang multitafsir dan kemudian diinterpretasikan secara sangat luas oleh arbitrator di forum investment arbitration untuk kepentingan negara maju, negara eksportir modal. Solusi untuk mengatasi hak tersebut adalah bahwa negara berkembang harus sadar, cermat dan memiliki posisi tawar yang seimbang dengan negara maju dalam penyusunan BIT. Semua ini dapat diraih apabila negara berkembang memiliki independensi, tidak memiliki ketergantungan pada segala bidang seperti, ekonomi, politik juga pertahanan keamanan pada negara eksportir modal.Kata Kunci: Arbitrase investasi, perjanjian bilateral investasi, penyelesaian sengketa