Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Susan Rampengan
Universitas Jayabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih (Overlapping) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat Susan Rampengan
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.904

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih (overlapping) antara hak atas tanah dengan hak milik adat. Kerangka konseptual penelitian ini meliputi tiga aspek yaitu 1)Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. 2)Tumpang tindih (overlapping) sertipikat hak atas tanah adalah sertipikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau sebagiannya. 3)Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah keputusan yang membatalkan Produk Hukum (dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ditemukan bahwa bahwa kekuatan sertifikat hak milik pada dasarnya merupakan alat bukti terkuat. Namun demikian dalam hukum acara perdata berlaku sistem pembuktian formal yang artinya jika ada pihak yang mengajukan suatu dalil maka ia wajib membuktikan. Jika bukti yang diajukan walaupun bukan berbentuk sertifikat tetapi berbentuk akta otentik juga yang misalnya lebih dahulu dibuat, maka berdasarkan keyakinan hakim , sertifikat hak hak milik dapat dikalahkan.
Co-Authors