Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Risalah Kenotariatan ANDREW Law Journal
Zahratul'ain Taufik
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara Nirmala, Atika Zahra; Zahratul'ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.274

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.
ANALISIS YURIDIS PEMERKOSAAN SESAMA JENIS ANTAR ORANG DEWASA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DARI HETERONORMATIF KE NETRAL GENDER Atika Zahra Nirmala; Zahratul'ain Taufik
ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v4i2.107

Abstract

Pemerkosaan terhadap laki-laki, khususnya dalam konteks sesama jenis antar orang dewasa, merupakan bentuk kekerasan seksual yang selama ini kurang terlihat dan kerap terabaikan. Kasus A di Lapas Kediri dan tiga korban dewasa dalam kasus EDW di Sleman menunjukkan bahwa tindakan seperti sodomi paksa, pemaksaan oral, serta eksploitasi seksual dapat terjadi secara sistematis dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Namun, KUHP lama melalui Pasal 285 hanya mengakui perempuan sebagai korban dan membatasi pemerkosaan pada penetrasi vaginal, sehingga tidak mampu menjangkau kasus-kasus tersebut dan menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama secara inheren gagal melindungi korban laki-laki karena rumusan deliknya bersifat sempit dan heteronormatif. Sebaliknya, KUHP Nasional melalui Pasal 473 menghadirkan reformulasi penting dengan pendekatan netral gender, perluasan definisi persetubuhan meliputi penetrasi anal, oral, maupun menggunakan benda serta pengakuan terhadap berbagai bentuk pemaksaan dan kondisi rentan. Dengan rumusan ini, tindakan kekerasan seksual dalam kedua kasus tersebut kini secara jelas memenuhi unsur pemerkosaan. Temuan ini menegaskan bahwa KUHP Nasional mampu menutup kekosongan hukum yang sebelumnya ada dan memberikan perlindungan yang lebih inklusif bagi seluruh korban kekerasan seksual
Formulasi Kebijakan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Zahratul'ain Taufik; Muhammad Rosikhu; Suntarajaya Kwangtama Tekayadi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.405

Abstract

Praperadilan bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia pada diri tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Melalui mekanisme praperadilan memberikan kesempatan untuk mengoreksi dan mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi selama proses hukum. Praperadilan menjadi mekanisme yang sangat penting dalam sistem peradilan yang berfungsi dengan baik dan menghormati hak-hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan tentang pengaturan praperadilan menurut sistem hukum Indonesia Dan bentuk perluasan ruanglingkup prapradilan pasca putusan mahkamah konstitusi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu penelitian normative. Adapun hasilnya yaitu dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Dalam perkebangan hukum saat ini pasca 4 putusan mahkamah konstitusi tentang prapradilan telah memperluas ruanglingkup prapradilan seperti halnya penetapan tersangka, diakuinya kedudukan penyidik independen KPK, gugurnya permohonan praperadilan setelah berkas dikirim dan telah dimulai sidang pokok perkara serta kewajiban menyerahkan SPDP.
Co-Authors Atika Zahra Nirmala Muhammad Rosikhu Suntarajaya Kwangtama Tekayadi