Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Open Access DRIVERset
Tuwaidan, Herry
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Tindak Pidana oleh Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Memberikan Informasi yang Benar Tentang Barang Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen Tuwaidan, Herry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12352

Abstract

Pelanggaran tindak pidana oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang terkait erat dengan konsep perlindungan konsumen. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Pelanggaran tindak pidana oleh pelaku usaha terhadap kewajiban memberikan informasi yang benar tentang barang merupakan isu krusial dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini, seperti menyembunyikan informasi penting, memberikan informasi yang menyesatkan, atau tidak transparan, dapat mengakibatkan sanksi pidana dan administratif. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah, sementara sanksi administratif meliputi pencabutan izin usaha dan penarikan produk dari peredaran. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan keamanan, hak atas informasi, dan keadilan bagi konsumen, mencegah pelaku usaha mengambil keuntungan yang tidak wajar dari ketidaktahuan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan memiliki beberapa langkah yang dapat ditempuh, termasuk melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), mencari penyelesaian alternatif, atau menggugat pelaku usaha melalui pengadilan. Dengan regulasi ini, diharapkan tercipta lingkungan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan konsumen yang lebih terlindungi.
Evaluation of Law Enforcement on Consumer Protection in Online Sales and Purchase Agreements Frederik, Wulanmas APG; Ringkuangan, Deine; Tuwaidan, Herry
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 5 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v5i2.147

Abstract

Online buying and selling activities are now increasingly widespread, especially as the sites used for conducting online buying and selling transactions are becoming better and more diverse. However, in the online buying and selling system, the products offered are only in the form of explanations of product specifications and images, the truth of which cannot be guaranteed. For this reason, Consumer Independence is needed in conducting Online Buying and Selling Transactions as an effort to protect themselves as mandated by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The objectives of this research are to examine and analyze: 1). Legal Protection for consumers in Online Buying and Selling Transactions; 2). Evaluation of the Effectiveness of Consumer Protection Law Enforcement in Online Sales and Purchase Agreements. This research goes through 3 stages, namely: 1). The initial stage, consisting of the initial meeting of the Research Team and the division of tasks; 2). The Implementation Stage, namely: Data collection, Monitoring, Discussion of the results of data collection; 3). The Final Stage, namely: Preparation of Research Results. As for the literature, empirical data collection was also carried out using tools. The research approach method used in this study is the Empirical Juridical approach. Data collection techniques, in addition to using a Juridical approach, were obtained through research in the form of interviews. Furthermore, data analysis in this study was carried out qualitatively. The results of this research describe the Evaluation of Law Enforcement in Online Buying and Selling Transactions.
Co-Authors Frederik, Wulanmas APG Ringkuangan, Deine