Muhammad Haikal As-Shidqi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Transformasi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial: Peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam Layanan Terintegrasi Maemunah Indah Sari; Muhammad Haikal As-Shidqi
Science, Tecnology, Religious, Economic, and Social Humanitis (STREAS) Vol 3 No 2 (2026): Jurnal Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jash.v3i2.3812

Abstract

Rehabilitasi sosial di Indonesia mengalami pergeseran penting dari pendekatan berbasis kategori masalah menuju layanan yang menempatkan keberfungsian sosial, kebutuhan individual, keluarga, komunitas, dan jejaring layanan sebagai pusat intervensi. Artikel ini menganalisis transformasi peran Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sekaligus menilai kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional mutakhir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen. Korpus data mencakup regulasi nasional, dokumen dan laman layanan resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang, publikasi statistik, serta literatur ilmiah relevan periode 2019–2026. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengodean tematik, perbandingan kebijakan, dan triangulasi antar-sumber. Hasil menunjukkan tiga transformasi utama. Pertama, orientasi layanan bergeser dari penertiban dan penampungan menuju asesmen, perlindungan, pemulihan fungsi sosial, rujukan, reunifikasi, dan pemberdayaan. Kedua, peran Dinas Sosial berkembang menjadi pengelola kasus dan penghubung lintas sektor melalui UPTD, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan/desa, Dukcapil, dan lembaga sosial. Ketiga, kualitas layanan semakin ditentukan oleh integrasi data, kontinuitas case record, kapasitas pekerja sosial, evaluasi berbasis outcome, serta mekanisme pengaduan dan kepuasan masyarakat. Namun, penggunaan nomenklatur PMKS yang masih bertahan secara kelembagaan dan dominasi indikator output menunjukkan adanya masa transisi kebijakan. Artikel ini menawarkan model penguatan rehabilitasi sosial daerah berbasis empat pilar: asesmen komprehensif, case management terintegrasi, intervensi biopsikososial-spiritual yang proporsional, dan evaluasi outcome keberfungsian sosial. Temuan menegaskan bahwa peningkatan mutu rehabilitasi sosial tidak cukup melalui bantuan atau layanan residensial, tetapi memerlukan tata kelola kasus yang berkesinambungan dan berpusat pada penerima layanan.