Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer untuk Penyediaan Mobile Plant di PT PLN (Persero) Purnomo Purnomo
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.5656

Abstract

Permasalahan hukum dalam bisnis di PT PLN (Persero) dalam bidang ketenaglistrikan semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu analisa hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Analisa hukum ini akan menjelaskan berbagai suatu analisa dalam melakukan analisa hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Analisa hukum ini dilakukan dengan survey dilapangan, kuisioner dan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.
Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer untuk Penyediaan Mobile Plant di PT PLN (Persero) Purnomo Purnomo
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.5656

Abstract

Permasalahan hukum dalam bisnis di PT PLN (Persero) dalam bidang ketenaglistrikan semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu analisa hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Analisa hukum ini akan menjelaskan berbagai suatu analisa dalam melakukan analisa hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Analisa hukum ini dilakukan dengan survey dilapangan, kuisioner dan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.
Politik Hukum Pertambangan Batubara dalam Perspektif Keadilan Lingkungan dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Purnomo Purnomo; Sigit Harjono
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis politik hukum pertambangan batubara di Indonesia dalam perspektif keadilan lingkungan dan pembangunan kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah konstruksi regulasi pertambangan batubara khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah secara substantif mewujudkan keadilan lingkungan bagi masyarakat terdampak dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan sosial daerah penghasil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta didukung analisis kasus terhadap praktik pertambangan di Kalimantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pertambangan batubara Indonesia masih didominasi oleh orientasi eksploitatif dan sentralistik yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai narasi tunggal, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan struktural antara produksi nilai tambang dengan distribusi kesejahteraan serta beban kerusakan lingkungan. Rezim perizinan yang disederhanakan pasca UU Minerba 2020 justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan pengawasan daerah. Konstruksi keadilan lingkungan yang berbasis distributif dan prosedural menghendaki transformasi politik hukum menuju model tata kelola pertambangan yang regeneratif dan berkeadilan sosial.