<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui perspektif Siyasah Dauliyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dirancang untuk melindungi hak dan kesejahteraan PMI dan keluarganya dari segi sosial, hukum, dan ekonomi. Implementasi undang-undang ini mencerminkan aspek keberlakuan hukum faktual, yuridikal, dan moral, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, seperti perekrutan ilegal, ketidaksesuaian manfaat jaminan sosial, dan pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kerjasama intensif antara negara asal dan negara tujuan melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta penggunaan diplomasi perlindungan dan preventif untuk mengatasi kendala seperti perbedaan sistem hukum, kurangnya pemahaman hak, ketidakpastian status hukum, dan hambatan sosial serta budaya. Ditekankan bahwa diplomasi kebijakan dapat mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan standar perlindungan PMI di forum internasional. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta benda, agama, akal, dan keturunan, penelitian ini menegaskan perlunya kerjasama internasional yang efektif, peningkatan kesadaran hak, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pemenuhan hak-hak PMI secara komprehensif dan adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, LSM, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif dan adil bagi PMI, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran.]]>
