Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Justisia Ekonomika
Mufatzizah, Maranda Sukma
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Mufatzizah, Maranda Sukma
Hukum Islam Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v22i2.20091

Abstract

Peraturan Daerah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat umum khususnya mengenai peraturan perparkiran, pengelolaan perpakiran dapat dikatakan efektif apabila menjalankan tugas-tugas pokok dalam penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum dengan prosedur yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penelitian ini mengguanakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif yang fokus terhadap pemaparan serta menemukan fakta-fakta terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan dari beberapa peraturan yang sudah diatur tentu menjadi salah satu solusi dari permasalahan perparkiran di Kota Yogyakarta dan sudah memberikan beberapa kemanfaatan, kemudahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun unsur yang tidak sesuai yaitu ketidak taatan pihak-pihak pengelola parkir dalam menerapan perpakiran, hal ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kemacetan di Kota Yogyakarta. Penerapan Peraturan perkakiran ini masih terdapat kepincangan dalam sisi ketertiban umum yakni kurangnya pengendalian sosial antara petugas parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga perlu adanya kesadaran bagi pengelola parkir agar terciptanya suatu kemaslahatan bagi masyarakat umum. Simpulan yang dapat diambil yaitu penerapan peraturan perpakiran tidak dikatakan sebagai maslahah secara umum karena masih banyak terdapat pelanggaran seperti menggunakan trotoar sebagai lahan parkir dan tempat yang tidak di benarkan oleh PERDA perparkiran masih di gunakan sebagai lahan parkir. Penerapan perparkiran yang salah ini akan terus berlanjut sebelum adanya penindakan tegas oleh dinas terkait
JUAL BELI BUKET UANG MENURUT PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI ahmad, sifak saifuddin; Mufatzizah, Maranda Sukma; Balqis, Malikah
Hukum Islam Vol 23, No 2 (2023): HUKUM ISLAM
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jhi.v23i1.22564

Abstract

This study discusses the views of Islamic law related to buying and selling bouquets of money from the perspective of Wahbah az-Zuhailiy. Money that was originally only used as a medium of exchange, with the development of human creativity, money can also be used as a series of beautiful arts in the form of a bouquet. Viewed from the other side, it is stated that it is not allowed to sell or exchange money for money with suspension and excess. This research is a library research that in its approach uses an analytical descriptive approach, by knowing the description and practice of buying and selling bouquets of money in the field. According to Wahbah Az-Zuhaili, buying and selling a bouquet of money includes buying and selling currency with currency that contains additional accessories. Thus, it can be concluded that in buying and selling a bouquet of money, the contract in buying and selling is not purely buying and selling currency with currency only, but rather buying and selling currency with currency with other accessories added, so that the law is valid according to one opinion and invalid according to another. This paper is expected to help answer the law of buying and selling a bouquet of money, especially for every party involved in this money bouquet business.
ANALISIS HUKUM CRYTOCURRENCY KAJIAN FIQH DAN FATWA-FATWA DI LUAR NEGERI Mufatzizah, Maranda Sukma
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v7i1.18313

Abstract

Cryptocurrency is the first application of blockchain technology, but the potential of this technology is not limited to the monetary system and its widespread adoption is still a worldwide topic causing many countries to hide this cryptocurrency. Here the author tries to assess crypto assets based on studies of fikih and fatwa abroad. In this study the authors used sociological legal research, this research method serves to see the law in a real sense and examine how the law works in society. To analyze existing theories, this study uses a conceptual approach to analyze existing theories so that solutions to legal problems can be found. The results in this study are that there are two thoughts, the first school of thought argues that cryptocurrencies can be used for payments, remittances, and storing assets as long as users know in detail the types of cryptocurrencies, the second opinion is prohibited in the eyes of Sharia because of excessive risks for individuals, countries and no clear laws. conclusions in this study. In the view of fikih scholars who allow it to refer to the understanding that fluctuations in crypto are not classified as gharar, especially for people who have cryptocurrency knowledge. from the results of the fatwa analysis of the permissibility of cryptocurrency, namely in Malaysia, LBM PWNU Yogyakarta Indonesia and in China in accordance with the fatwa and legal provisions, while those that prohibit it are in Middle Eastern countries and LBM PWNU East Java Indonesia.Keywords: Cryptocurrency, Fikih and Fatwa Studies
PROBLEMATIKA PERSOALAN BAI’AT DI INDONESIA DALAM KONTEKS FIQH SIYASAH Mufatzizah, Maranda Sukma
Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2023): April 2023
Publisher : IAI Darussalam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/darussalam.v14i2.1517

Abstract

Kehidupan berbangsa dan bernegara di bagian Timur maupun Barat pasti terdapat peraturan kebijakan yang harus ditaati dan dipatuhi serta dipahamkan dalam pemahaman kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya jika tidak ada suatu kebijakan maupun aturan yang ditetapkan maka yang terjadi adalah sebuah permasalahan yang tidak ada ujungnya, sehingga perlu adanya aturan yang mengikat bagi suatu negara tersebut. Dalam konteks ini penulis mencoba menganalisis problematika bai’at yang di terapkan di Indonesia, melihat persoalan bai’at ini marak terjadi kesalahan dalam metode penerapannya yang terlalu mengedepankan nilai-nilai pengetahuan umum sebagai penalaran dalam penerapan hukum di masyarakat. Maka dalam hal ini perlu adanya metode penafsiran yang landasan utamanya mengunakan Al-Qur’an dan hadis. Pembahasan dalam jurnal ini memberikan suatu pengaplikasian bai’at yakni pemilihan umum seorang pemimpin yang berasaskan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi Implementasi bai’at di Indonesia ini masih banyak yang terjadi penyimpangan seperti malpraktek pemilu dan juga bai’at yang di nilai memiliki unsur pemberontakan terhadap negara yang sah, sehingga perlu adanya pembenahan yang sesuai dengan pandangan syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk memperjelas bagaimana konsep bai’at dalam konteks fiqh siyasah. Metode dalam penelitian ini yaitu studi pusaka dengan pendekatan kualitatif yang fokus terhadap pemahaman mendalam. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan fiqh siyasah terhadap suatu bentuk pemilu dalam Islam yang benar bukan hanya kata-kata (lafal) yang di ucapkan dalam sumpah dan janji seorang pemimpin pada saat dilantik, tetapi juga bagaimana tata cara seseorang pemimpin dipilih.
Co-Authors ahmad, sifak saifuddin Balqis, Malikah