<![CDATA[Pada era Society 5.0, teknologi digital berkembang pesat dan memengaruhi berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Society 5.0 mengintegrasikan dunia fisik dan virtual untuk meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi seperti AI, IoT, dan big data, yang membawa peluang baru bagi optimalisasi pelayanan publik. E-government, sebagai upaya pemerintah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan warga, menjadi fokus penting dalam transformasi ini. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan layanan publik yang inklusif dan akuntabel. Studi ini mengeksplorasi penerapan teknologi canggih di tingkat pemerintah lokal untuk mendukung tata kelola berkelanjutan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis tiga fase: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian, studi ini menyusun kata kunci terkait faktor e-government dalam Society 5.0. Data dikumpulkan dari basis data Scopus, difilter berdasarkan kriteria tahun dan topik, lalu dianalisis menggunakan VOSViewer untuk pemetaan kata kunci. Studi ini mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi adopsi e-government, mengkategorikannya dalam konteks teknologi, organisasi, lingkungan, dan individu, serta menghasilkan analisis mendalam sebagai dasar rekomendasi untuk tata kelola daerah berkelanjutan. Kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi maju berpotensi mengoptimalkan manajemen kota pintar, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Contohnya, AI mendukung analisis prediktif untuk mengidentifikasi pola sosial, sementara IoT memungkinkan pengumpulan data real-time guna pengelolaan sumber daya. Cloud Computing menyediakan infrastruktur fleksibel yang mendukung skalabilitas, sedangkan Big Data memungkinkan analisis data besar untuk perencanaan berbasis bukti. Blockchain, dengan transparansi dan keamanan tinggi, cocok untuk pencatatan digital seperti sistem pemilu. Namun, implementasi teknologi ini membutuhkan kebijakan privasi, keamanan data yang kuat, dan strategi digital yang inklusif. Transformasi digital diharapkan menciptakan pemerintahan lokal yang responsif, efisien, dan berfokus pada layanan publik yang inklusif.]]>
