Ansari Yamamah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (Studi Putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mdn) dalam Perspektif Keadilan Menurut Pancasila dan Hukum Islam Rayyanda Fitra Surbakti; Ansari Yamamah; Ramadhan Syahmedi Siregar
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober - November 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v5i6.2859

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan menurut Pancasila dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case study). Data diperoleh melalui studi dokumen dan literatur hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan dan literatur hukum Islam serta Pancasila. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta hukum yang ada dalam kasus tersebut dan menginterpretasikannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PN Medan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn telah memberikan putusan yang cukup tegas terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Namun, dalam perspektif keadilan menurut Pancasila, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan pemulihan kerugian negara dan perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, pengembalian hak-hak yang dirampas, dan pencegahan terhadap tindak kejahatan serupa di masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan pengadilan sudah mengarah pada penegakan hukum yang adil, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menyempurnakan pelaksanaan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum Islam, guna mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Saran bagi pembuat kebijakan adalah untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi, serta meningkatkan edukasi mengenai nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan hukum Islam kepada para penegak hukum dan masyarakat luas.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES MADINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Mhd Dayrobi; Ansari Yamamah; Ramadhan Syahmedi Siregar
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 9 No 1 (2026): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v9i1.8908

Abstract

This research is motivated by the need for a more humanistic approach toward children in conflict with the law compared to the conventional criminal justice system, which tends to be punitive. The main objective of this study is to examine the implementation of restorative justice at the Mandailing Natal Police, identify its supporting and inhibiting factors, and analyze it within the framework of Islamic law. This study employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving law enforcement officers and related parties. The findings reveal that restorative justice has been applied primarily to minor offenses such as theft and minor assault through penal mediation involving the offender, the victim, and their families. Supporting factors include a strong legal foundation and local cultural values that uphold peace and reconciliation, while inhibiting factors consist of limited investigative resources and a lack of public understanding. From the perspective of Islamic law, restorative justice aligns with the principles of islah (reconciliation), afwu (forgiveness), and diyat (compensation), which emphasize the restoration of social relationships and the achievement of communal welfare. Therefore, the implementation of restorative justice at the Mandailing Natal Police reflects a harmony between positive law and the moral values of justice in Islam.