Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam Praktek Peradilan Pidana Novi, Novi fransiska putri; Ahmad Suryono
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2104

Abstract

Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. Dalam praktik peradilan pidana perlu dipahami bagaimana pembelaan hukum yang ditawarkan kepada advokat dalam proses pidana di penghakiman Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis yuridis normatif serta metode pendekatan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa, meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terkait Pasal 16 Advokat melarang penuntutan pidana atau gugatan perdata bagi advokat yang bertindak dengan niat baik atas nama kliennya selama persidangan, akan tetapi secara bersamaan menunjukan bahwa implementasi hak imunitas advokat masih kurang berjalan dengan semestinya meskipun penjelasan tentang frasa dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 telah di perluas maknanya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013.
PENANGANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT KERAS BERBAHAYA ILEGAL TRIHEXYPHENIDYL PASCA PENCATATAN IZIN EDAR OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Novianto, Akbar Rizki; Ahmad Suryono
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i1.11696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui penanganan terhadap peredaran obat keras berbahaya illegal Thrihexyphenidyl pasca pencatatan izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan hukum normatif yang berlaku yaitu, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah protokol atau langkah penanganan pemusnahan obat yg di tarik izin edar telah diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu dan Label, BPOM sebagai pengawas memberikan instruksi penarikan kepada pemilik izin dan pemilik izin edar wajib memberikan laporan kepada kepala BPOM mengenai pelaporan penarikan obat, kemudian pemilik izin edar melakukan pemusnahan terhadap obat terlarang dengan diawasi oleh BPOM sebagai pengawas, secara khusus dalam perkara menunjukan peran BPOM yang lemah dalam melakukan peran Pengawasan terhadap penanganan pemusnahan Obat yang telah di tarik izin edarnya.