Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dialektika Hukum Intellectual Law Review (ILRE)
Hermawanti, Kori
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN BEIJING DECLARATION Paminto, Saptaning Ruju; Hermawanti, Kori
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.369 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1408

Abstract

Indonesia saat ini mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan langkah yang masif untuk penyelesaiannya. Tak hanya itu, hak dari pada korban harus dapat terakomodir dengan baik, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. Hasil pembahasan yakni terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian perlindungan dan hak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan edukasi dalam berbagai bentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, meluasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelaku merupakan seorang anak dibawah umur membuat diperlukannya perubahan undang-undang sistem peradilan anak.
Harmonisation of Legal Rules on Chemical Castration as a Lex Specialist Based on The Principle of Legality in The Perspective of Criminal Law Hermawanti, Kori
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 2 No 1 (2024): April
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v2i1.56

Abstract

Conflicts between several legal regulations and the existence of a legal vacuum make it problematic that chemical castration can be implemented, especially in Article 66 paragraph (1) of Law no. 1 of 2023 does not yet accommodate the implementation of chemical castration as an additional crime, so there is a need for changes and harmonisation of related legal regulations. The method used in this research is a qualitative method. The application of police medicine as an alternative to the execution of chemical castration has not yet received definite legality regarding the procedures and other rules for carrying out chemical castration in the police environment. In the implementation of chemical castration in Indonesia there are still several things that need to be clarified, especially for those carrying out the duties or executors. The existence of overlapping policies requires that efforts be made to harmonise both the health law perspective, medical practice, medical ethical code, human rights perspective, and also based on the Indonesian Criminal Code, and derivative legal regulations that must be harmonised.
Co-Authors Saptaning Ruju Paminto