Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dialektika Hukum
Pranata, Iryadi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAGAMA Pranata, Iryadi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v6i2.3101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait agama, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyoroti larangan ibadah Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud, Rajabasa, Bandar Lampung. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan dan pengadilan. Selama penyelidikan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP serta undang-undang terkait lainnya. Perkara dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk diputus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Namun, terdapat dua faktor utama yang menghambat penegakan hukum: (1) pluralitas masyarakat, di mana keragaman agama, etnis, dan status sosial di Rajabasa menciptakan kerentanan terhadap konflik, yang diperburuk oleh upaya memecah harmoni yang telah terjalin; dan (2) mudahnya individu terpengaruh oleh ujaran kebencian dan narasi intoleran, yang sering disebarkan oleh kelompok dengan agenda tertentu. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan pemahaman pluralistik dan toleran demi terciptanya kehidupan yang harmonis.
PENGARUH PANDEMI COVID-19 PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN Pranata, Iryadi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.16 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v4i1.777

Abstract

ABSTRAK: Perjanjian/kontrak merupakan hubungan hukum yang sering dilakukan dalam dunia usaha/masyarakat di Indonesia. Adanya pandemic Covid 19, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia usaha/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyakakat tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian.Tulisan ini mengkaji apa yang yang dimaksud Pelaksanaan perjanjian dan apa pengaruh pandemic Covid 19 dalam pelaksanaan perjanjian Hasil dari kajian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang, sehingga para pihak harus mematuhinya/melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian dapat juga tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wanprestasi dan berakibat hukum pihak yang wanprestasi /mengalami overmacht 2) Pandemi covid 19 berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang/akibat lain sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing-masing.
Co-Authors