Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang
Emiel Salim Siregar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan
Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HUKUM TERHADAP KONFLIK PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERIKANAN ANTARA NEGARA PESISIR DAN NEGARA PENGGUNA JARAK JAUH Emiel Salim Siregar; Rini Andriani Sitorus; Daffa Fadilla Assya Siregar; Aldi Pratama Situmorang; Gusthi Sulisthio Alfat
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 10 No. 1 (2024): Volume 10 No. 01 Maret 2024
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v10i1.2597

Abstract

ABSTRACT Abstract: This research aims to analyze conflicts in the utilization of fisheries resources between coastal and distantwater nations. The research methodology involves literature review, analysis of relevant international regulations, and examination of national policies related to fisheries management. The findings reveal that tensions between coastal and distantwater nations often arise from differences in economic and environmental interests. Factors such as understanding rights based on international maritime law, the implementation of international agreements, and the protection of local fishermen's rights significantly impact conflict resolution. The study's conclusion emphasizes the importance of international cooperation, clear regulatory implementation, and recognition of local rights in managing fisheries resources to achieve a balanced ecological and economic sustainability. Key words: Conflict, Fisheries Resourse, International Maritime Law, Local Fishermen, International Agreements. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik penggunaan sumber daya perikanan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh. Metode penelitian melibatkan studi literatur, analisis peraturan internasional terkait, dan penelusuran kebijakan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan antara negara pesisir dan negara pengguna jarak jauh seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Faktor seperti pemahaman terhadap hakhak berdasarkan hukum laut internasional, implementasi perjanjian internasional, serta perlindungan hak nelayan lokal juga memiliki dampak signifikan pada resolusi konflik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama internasional, implementasi peraturan yang jelas, dan pengakuan hakhak lokal dalam mengelola sumber daya perikanan guna mencapai keberlanjutan ekologis dan ekonomis yang seimbang. Kata kunci: Konflik, Sumber Daya Perikanan, Hukum Laut Internasional, Nelayan Lokal, Perjanjian Internasional.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA Emiel Salim Siregar; Mirza Syapiq; Ahmad Zuwandana; Julia Rahma Putri; Lili Khirina Azhari Lubis
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 10 No. 1 (2024): Volume 10 No. 01 Maret 2024
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v10i1.2598

Abstract

ABSTRACT This research is motivated by the many fisheries crimes that occur in Indonesia. Law No. 45/2009 is a strategic policy step and a positive step that provides a foundation for law enforcement officials and fisheries judges in deciding legal issues related to illegal fishing, including its very detrimental impact on state finances, and even causes damage to the Indonesian economy. This research is conducted using a normative research method with a statutory approach and legal doctrine. This research does not find new theories, but reinforces existing law enforcement to show the determination and seriousness of the Indonesian government in maintaining sovereignty and natural products. Research offers a solution to the enforcement of ship sinking sanctions applied to ships that have committed illegal fishing crimes as a tangible manifestation of the government's efforts to realize the vision of the maritime axis that the government has intensified in the past year, especially related to full maritime sovereignty. Key words: Illegal Fishing, Law Enforcement, Fisheries Court ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan sebuah langkah kebijakan strategis dan langkah positif yang memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutus permasalahan hukum terkait dengan illegal fishing, termasuk dampaknya yang sangat merugikan terhadap keuangan negara, dan bahkan menyebabkan kerusakan pada perekonomian Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Penelitian ini sifatnya tidak menemukan teori baru tetapi penguatan terhadap penegakan hukum yang telah ada untuk menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan hasil alam. Penelitian ini menawarkan Solusi penegakan sanksi penenggelaman kapal diterapkan kepada kapal yang telah melakukan tindak pidana illegal fishing sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam mewujudkan visi poros maritim yang digencarkan pemerintah dalam setahun terakhir, khususnya terkait dengan kedaulatan maritim secara penuh. Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Pengadilan Perikanan
PERKUAT TATA KELOLA PERIKANAN: MENUJU KESEIMBANGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA LAUT MELALUI HUKUM PERIKANAN Emiel Salim Siregar; Cici Rahma Alia Simanjuntak; Khairunnisak Panjaitan; Muhammad Hafiz Nurhasan Sihombing; Julio Calvin Dheo Pasaribu; Firma Ndruru
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 10 No. 1 (2024): Volume 10 No. 01 Maret 2024
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v10i1.2600

Abstract

ABSTRACT Strong fisheries governance is the main key to achieving balance in the marine ecosystem and maintaining the sustainability of fisheries resources. This abstract discusses the important role of fisheries law in strengthening fisheries governance to achieve marine resource conservation goals. In response to exploitative pressures on global fisheries, fisheries conservation efforts through legal regulations have become increasingly urgent. Fisheries law has a crucial role in setting limits on exploitation, encouraging sustainable fishing practices, and protecting marine habitats. In this abstract, the discussion includes efforts to strengthen the legal framework that can lead to effective fisheries governance. The existence of proactive policies, strict law enforcement, and active participation from stakeholders are key factors in achieving balance in the marine ecosystem. Through the implementation of sustainability-oriented fisheries law, it is hoped that fair, transparent and sustainable fisheries governance can be created. This abstract also highlights the importance of international cooperation in facing global fisheries challenges, as well as the need to adapt fisheries law to the changing dynamics of the marine environment. In this way, strong understanding and application of fisheries law becomes the foundation for joint efforts to safeguard marine resources for future generations. Key words: Fisheries Governance, Marine Ecosystem Balance, Fisheries Law and Conservation ABSTRAK Tata kelola perikanan yang kuat menjadi kunci utama untuk mencapai keseimbangan ekosistem laut dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Abstrak ini membahas peran penting hukum perikanan dalam menguatkan tata kelola perikanan demi mencapai tujuan konservasi sumber daya laut. Sebagai respons terhadap tekanan eksploitatif terhadap perikanan global, upaya konservasi perikanan melalui regulasi hukum menjadi semakin mendesak. Hukum perikanan memiliki peran krusial dalam menetapkan batasan eksploitasi, mendorong praktik perikanan berkelanjutan, dan melindungi habitat laut. Dalam abstrak ini, pembahasannya mencakup upaya untuk memperkuat kerangka hukum yang dapat mengarah pada tata kelola perikanan yang efektif. Adanya kebijakan yang proaktif, penegakan hukum yang ketat, serta partisipasi aktif dari pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mencapai keseimbangan ekosistem laut. Melalui implementasi hukum perikanan yang berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan dapat terbentuk tata kelola perikanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Abstrak ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan perikanan global, serta perlunya adaptasi hukum perikanan dengan dinamika lingkungan laut yang terus berubah. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan hukum perikanan yang kuat menjadi fondasi bagi upaya bersama dalam menjaga sumber daya laut bagi generasi mendatang. Kata kunci: Tata Kelola Perikanan, Keseimbangan Ekosistem Laut, Hukum Perikanan dan Konservasi
Co-Authors Ahmad Zuwandana Aldi Pratama Situmorang Cici Rahma Alia Simanjuntak Daffa Fadilla Assya Siregar Firma Ndruru Gusthi Sulisthio Alfat Julia Rahma Putri Julio Calvin Dheo Pasaribu Khairunnisak Panjaitan Lili Khirina Azhari Lubis Mirza Syapiq Muhammad Hafiz Nurhasan Sihombing Rini Andriani Sitorus